MITRAPOL.com, JAKARTA – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi, Chairoman J Putro, menyebut, Kota Bekasi butuh city branding atau identitas kota yang kuat. Selain mendorong pembangunan strategis, city branding juga akan menjawab anggapan buruk terhadap Kota Bekasi.
“Citra Kota Bekasi itu apakah kota kuliner, kota wisata, kota industri? Ini harus jelas agar menjadi panduan pembangunan,” ujar Chairoman, kepada Koran Jakarta, Kamis (24/11).
Dia mengungkapkan, Kota Bekasi telah menunjukkan perkembangan pesat. Pada tahun 2022, tingkat Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) kota bekasi menjadi yang tertinggi, bahkan mengalahkan Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta.
Dia menambahkan, Kota Bekasi juga menjadi wilayah yang masuk dalam beberapa Program Strategis Nasional (PNS) yaitu pembangunan LRT, Kereta Cepat Indonesia China (KCIC), dan tol layang. Pembangunan tersebut membuat Kota Bekasi akan lebih terlihat tidak hanya oleh warga, tapi juga penduduk Indonesia.
“Kota Bekasi akan disaksikan banyak orang, Dari situ akan muncul pentingnya city branding,” tambahnya.
Chairoman menjelaskan, city branding harus sesuai dengan karakter dan identitas Kota Bekasi. Disisi lain, city branding juga harus sesuai dengan keinginan warganya.
“City branding yang tidak sesuai dengan warganya, warganya akan stress. Misal warga suka tradisional, tapi pembangunannya modern. Itu sudah. Begitu juga sebaliknya,” terangnya.
Selain itu, kata Chairoman, Kota Bekasi juga harus mulai serius membangun konsep smart city dan green city. Konsep Transit Oriented Development (TOD) atau pola pembangunan terintegrasi harus dikedepankan.
“Pusat bisnis, pemukiman, dengan pusat mobilisasi warga harus terintegrasi dalam satu tempat. Ada LRT, sambung dengan mall, hotel dan apartemen, dengan pusat bisnis. Seperti itu bisa menjadi jantung pergerakan ekonomi kota,” katanya.
Pelibatan Warga
Chairoman menkenkan, pentingnya pelibatan warga Kota Bekasi sebagai sumber aspirasi pembangunan kota. Menurutnya, warga belum banyak terpapar informasi tentang Bekasi.
Dia menyebut, salah satu penyebab yaitu warga Kota Bekasi yang bekerja di Jakarta. Warga justru lebih peduli terhadap informasi yang berorientasi langsung dengan pekerjaannya.
“Harus ada perubahan informasi tidak hanya dewan, tapi pemerintah kota dalam membuat atau menyambung informasi dari media,” terangnya.
Chairoman menyatakan, banyak sekali tokoh nasional, akademisi, dan pejabat yang berdomisili di Kota Bekasi dan bisa menjadi bagian penting dalam pembangunan kota ke depannya. Selain itu, para pemuda di Kota Bekasi juga harus difasilitas dalam pembanunan terutama untuk membangun Kota Bekasi sebagai Kota Kreatif.
Dia memastikan, jika hal tersebut terbentuk, dewan bisa memastikan agar APBD selaras dengan tujuan dan keinginan warganya. Dari segi regulasi, pihaknya juga siap mendukung.
“Dewan harusnya mengarahkan semua program baik pembentukan fungsi legislatif pembuatan perda, penganggaran ke arah kota kreatif,” tandasnya. (ADK)
