Hidayat Syarif: Anggaran Pokir DPRK Sabang dinilai terlalu besar dan tidak patut

Hidayat Syarif, SH

MITRAPOL.com, Kota Sabang – Anggaran untuk Pokir anggota DPRK Sabang puluhan miliar dinilai terlalu besar, sehingga menimbulkan pro-kontra di tengah masyarakat Sabang yang mengalami defisit anggaran.

Mantan anggota DPRK Sabang, Hidayat Syarif, SH., mengatakan bahwa anggaran untuk Pokir anggota DPRK Sabang harusnya mempertimbangkan azas kepatutan dan berkeadilan bagi rakyat Sabang.

Anggaran untuk Pokir anggota dewan sebesar Rp 23 Miliar untuk tahun 2023, dan kabarnya ada permintaan untuk diakomodir Rp 10 Miliar lagi atau total sebesar Rp 33 Miliar pada tahun 2023, dana sebesar itu dianggap terlalu besar.

“Serahkan saja pada yang berkompeten, jika semua tertumpu pada anggota dewan, Sabang tidak terkontrol, sepi dan mata pencaharian sulit, bagi yang dapat jatah (dana pokir) no problem, tapi yang saya lihat sehari-hari orang jualan tidak laku, ekonomi tidak berputar,” kata Hidayat Syarif saat diwawancara Wartawan Mitrapol, Sabtu 3 Desember 2022 kemarin.

Mantan anggota DPRK dari PDI-P itu juga mengungkap, setiap masuk akhir pekan sejak hari Jumat, uang Sabang mengalir ke daerah lain, sehingga uang tidak beredar di Sabang.

Hidayat menyebutkan, walaupun secara aturan membenarkan anggota dewan mengusulkan program melalui pokok- pokok pikiran (Pokir), namun anggaran mencapai puluhan miliar itu tidak patut.

“Walaupun diakui oleh aturan tapi hiduplah dengan sederhana seperti digaungkan Pemerintah. Saat ini sedang defisit, azas kepatutan dan keadilan harus diutamakan menurut saya,” ucapnya.

“Saya juga dengar Bapak Pj Wali Kota Sabang ingin kembali menghidupkan tourism tapi hari ini untuk ruang ganti pakaian saja tidak ada, WC saja tidak layak,” tambahnya.

Itu sebabnya, Hidayat Syarif menyarankan dana Pokir itu dialihkan untuk pembangunan melalui dinas-dinas, seperti Dinas PU atau dinas terkait lainnya demi kepentingan umum.

“Sekarang mau masuk kapal pesiar, saat ini MCK saja tidak siap, baik yang di jalan maupun yang permanen di tempat parkir kapal pesiar itu,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Hidayat Syarif juga menyampaikan, jatah dana Pokir untuk Ketua DPRK Sabang lebih besar dibandingkan dengan anggota dewan lainnya walaupun statusnya sama-sama wakil rakyat.

Hidayat juga mengkritisi keberadaan Penegak hukum di Sabang, Ia meminta pihak Aparat Penegak Hukum untuk mengawasi dana Pokir anggota dewan demi kepentingan Sabang, karena anggaran puluhan miliar itu menurutnya berpotensi di korupsi.

“Untuk bangun kegiatan fisik, menurutnya ada dinas terkait yang bertugas, bukan malah diurus oleh DPRK, kalau DPRK tidak lagi melakukan pengawasan, maka akan mengganggu jalannya Pemerintahan yang baik, karena sibuk mengurus proyek,” katanya.

Fungsi dewan, tidak akan berfungsi kalau anggota dewan juga terlibat dalam proyek, “Karena dana pokir tersebut dewan yang awasi, sehingga tidak terkontrol. Maka peran yudikatif di Sabang ini untuk segera melakukan itu (memeriksa dan mengawasi), jika anggota dewan yang kerja, maka siapa yang mengawasi, jangan – jangan jeruk makan jeruk,” ucapnya.

Hidayat Syarif menjelaskan, pada masa dirinya menjadi anggota DPRK Sabang, dana pokir itu tidak ada, “Tidak ada dana itu, kami cukup dengan gaji,” katanya.

Namun, lanjut Hidayat Syarif, kalau mengusulkan program untuk pembangunan, hal itu dilakukan oleh anggota dewan sebagaimana diatur dalam aturan Undang- Undang sebagai bagian dari anggota dewan yaitu Legislatif, Anggaran, dan Pengawasan.

“Kalau yang mengusulkan dari anggota dewan, seperti untuk membangun pesantren Al-Mujaddid, tapi yang bangun itu dinas PU,” imbuhnya.

Hidayat Syarif meminta pihak legislatif-eksekutif dan yudikatif serta para tokoh masyarakat Sabang untuk saling mengingatkan agar penggunaan dana dari Pokir sesuai azas kepatutan dan berkeadilan bagi rakyat Sabang.

“Karena dimana-dimana saya duduk orang melapor begitu, dan saya tidak ada kepentingan pribadi dalam hal ini, saya pernah (menjadi anggota dewan) itu dulu, Saya ingin saja melihat rakyat Sabang gembira,” harapnya.

Artinya, tegas Hidayat Syarif, meskipun Pokir diatur dalam undang-undang, tapi anggaran untuk mengakomodir Pokir sebesar itu dinilainya tidak patut. “Angkanya saya baca sampai 3 Miliar, dibawah ada yang 2 miliar, ada yang 1 miliar, ada yang anggota itu 900 juta,” sebutnya.

“Saya pikir gaji dewan aja sudah cukuplah menurut saya, karena rakyat sedang susah, harus disesuaikan dengan PAD daerah, anggaran yang ada, agar rakyat pun tidak sakit hati melihat anggota dewan menghambur-hamburkan uang,” tegasnya.

Peran Penegak Hukum

Hidayat Syarif menyinggung Penegakan hukum di Sabang, yang menurutnya sangat diperlukan,”Ini pengawasan kalau menurut saya yang kurang, karena semua orang berkepentingan,” katanya.

Kalau semua pihak datang meminta proyek kepada Pj Wali Kota, kata Hidayat Syarif, maka Penegakan hukum tidak akan berhasil, pengawasan tidak jalan, sehingga berpengaruh.

“Kalau ada yang datang untuk meminta proyek, mohon untuk tidak dilayani itu Pak Pj Wali Kota Sabang, karena Sabang ini milik kita bersama bukan milik anda sendiri,” kata Hidayat.

Ia menambahkan, tujuan Reza Fahlevi diangkat menjadi Pj Wali Kota untuk mengangkat martabat pariwisata Sabang, bukan untuk bagi-bagi proyek, bukan cincai-cincai dengan anggota DPR.

“Kalau anda (Pj Walikota Sabang) jalan sesuai aturan maka anda selamat, tapi kalau anda dengar kiri kanan atau ada anggota partai yang minta proyek, maka itu memalukan dan “pelacur politik”.

“Pakailah azas kepatutan, karena warga Sabang terlalu baik, kalau daerah lain sudah demonstrasi, kalau ada yang datang ke saya pun saya bilang jangan, ada cara ada jalur, tapi kalau begitu terus rakyat Sabang akan marah,” tuturnya.

“Kalau aspirasi mereka tidak kalian dengar, rakyat diam bukan berarti tidak berani atau bodoh. Hari ini orang Sabang terlalu baik, tapi begitu melihat angka (dana pokir) rakyat marah dan kecewa angka terlalu besar,” tutupnya.

 

Pewarta : Hidayat

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *