MITRAPOL.com, KOTA SABANG – Polemik anggaran puluhan miliar untuk Pokir anggota DPRK Sabang masih menjadi pro kontra di tengah masyarakat Sabang, karena dinilai angkanya terlalu besar saat kondisi anggaran Pemko Sabang defisit.
Faisal, salah satu warga Kota Sabang yang diwawancara Wartawan Mitrapol Aceh, Senin 6 Desember 2022 mengatakan, sebelum penganggaran, seharusnya anggota dewan turun dulu ke dapil untuk melihat dan menyerap aspirasi masyarakat, apa yang patut dan wajib mereka lakukan untuk masyarakat.
“Selama ini malah kita lihat konstituen yang bergerak apa adanya, kok bisa keluar tiba-tiba angka itu, dari mana kok bisa? Apa yang mau dilakukan terhadap masyarakat sementara turun ke lapangan saja tidak, kok bisa mematok angka segitu,” ujar Faisal.
Pria yang akrab dengan nama Breihme itu mengatakan, seharusnya Pj Wali Kota Sabang Reza Fahlevi, melihat dan mempertimbangkan dengan baik berdasarkan keadaan masyarakat Kota Sabang yang sedang morat-marit.
“Seharusnya beliau memberikan kebijakan yang berpihak kepda rakyat, jangan terindikasi seolah-olah masyarakat beranggapan Bapak Pj Wali Kota ini lebih berpihak kepada orang-orang yang di atas, bukan orang-orang yang ada di kalangan bawah,” katanya.
Breihme meminta Pj Wali Kota Sabang jangan takut kepada kelompok yang sedang berkuasa. Sebab, menurut Breihme harusnya Pj Wali Kota mencurahkan tenaga dan pikirannya untuk kepentingan masyarakat banyak, bukan terkesan takut kepada kelompok tertentu yang berkuasa.
Selama ini, kata dia, masyarakat juga taunya Pj Wali Kota Sabang hanya fokus pada perkembangan dunia pariwisata. Padahal, kata Breihme, kalau ingin membangun Sabang harus bicara kondisi sekarang, menyelesaikan dulu persoalan yang ada sekarang, baru memikirkan program dan kinerja ke depan.
Seharusnya, lanjut Breihme, Pj Wali Kota Sabang memaparkan programnya itu apa, yang hari ini ingin dilakukan apa, baru bicara kinerjanya untuk ke depan, sehingga masyarakat tau apa tujuan yang ingin dilakukan oleh Pj Wali Kota.
Seorang pemimpin, kata Breihme, harus lebih peka terhadap kondisi rakyatnya, tidak boleh juga terlalu ekslusif apalagi jika sampai punya sikap anti kritik. “Kalau saya lihat, Pj Wali Kota ini fokus pada pembenahan sektor pariwisata, tapi ngak tau bagaimana ke depan, yang saya lihat fokus pada wisatanya,” ungkap Breihme.
Sementara itu, Breihme menyampaikan, saat ini masyarakat Sabang kekurangan “bahan baku” dalam perutnya alias masih dalam kondisi berjuang keluar dari kemiskinan.
Jika itu tidak segera dibenahi, maka Pj Wali Kota Sabang dinilai hanya bekerja meneruskan program Wali Kota Sabang sebelumnya, apalagi kalau masyarakat tidak tau apa program dan rencana kerja Pj Wali Kota selama menjabat.
“Kalau ke depan tidak memaparkan secara terbuka program beliau kepada masyarakat, berarti masyarakat beranggapan Pj Wali Kota itu melanjutkan apa yang dilakukan wali kota terdahulu,” ucapnya.
Wartawan Mitrapol Aceh juga sempat menyinggung, apakah Pj Wali Kota akan tersandera dengan Pokir anggota dewan, apalagi jika ada usulan angka dari para anggota dewan untuk proyek tertentu.
Menurutnya, angka Rp 23 Miliar atau Rp 33 Miliar jika usulan Rp 10 Miliar diterima Pemerintah, itu bukan angka yang pasti karena belum ada penetapan dari pihak Legislatif-Eksekutif.
Breihme menyebut angka itu baru sekedar usulan, belum ada penetapan bersama antara Pj Wali Kota dengan DPRK dan belum disetujui, “tapi kalau nanti sudah disetujui, berarti Pj Wali Kota tidak berpihak pada masyarakat tapi lebih berpihak kepada anggota dewan,” sebutnya.
Breihme menjelaskan, secara aturan, anggota dewan menentukan angka berdasarkan kenyataan di lapangan di dapil masing-masing di wilayah pemilihan mereka. Anggota dewan harus turun ke lapangan untuk melihat persoalan agar bisa mendapatkan angka-angka.
“Tapi kalau tidak turun ke lapangan langsung bagaimana mendapat angka-angka, memang angka diketahui oleh anggota dewan, setiap usulan itu sudah di ACC anggota dewan itu sendiri, cuma berdasarkan apa, kalau anggota dewan itu sendiri tidak turun ke dapil,” ujarnya.
Menjelang 100 hari kerja Pj Wali Kota Sabang, Breihme berharap sebagaimana harapan masyarakat lainnya, kalau bisa Pj Wali Kota lebih peduli kepada masyarakat yang sedang morat-marit.
“Bidang wisata itu bisa kita benahi kalau masyarakat sudah tercukupi, karena kalau sudah terisi perut rakyat, lapangan kerja bukan hanya dari wisata aja, wisata itu memang PAD nya paling diandalkan di Sabang, tapi yang lain bagaimana, apalagi wisata kita sedang menurun, kenapa tidak kita pikirkan nelayannya, karena disitu potensi terbesarnya,” papar Breihme.
Dia menjelaskan, sektor tersebut sangat menjanjikan jika dikelola dengan baik, “Mungkin kita akan lebih hebat lagi dibanding daerah lain di Aceh ini,” imbuhnya.
Breihme mengharapkan Pj Wali Kota selalu terbuka dengan masyarakat, tidak menganggap kritikan dan masukan dari masyarakat sebagai sesuatu yang menakutkan, karena Indonesia negara demokrasi, kritik dan saran harus ditanggapi positif.
Selama ini, tambahnya, Pj Wali Kota juga kerap turun ke lapangan untuk melihat kondisi masyarakat, “cuma turunnya secara resmi bukan dadakan, seandainya beliau turun ke masyarakat dengan dadakan, tanpa menjadwalkan itu belum pernah, kalau itu beliau lakukan, mungkin masyarakat akan menilai beliau itu baik dalam kepemimpinan,” pungkasnya.
Pewarta : Hidayat
