Bersama Moeldoko, Benny Rhamdani lepasan 302 PMI G TO G gelombang kedua di tahun 2023

MITRAPOL.com, Jakarta – Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani bersama Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia Jenderal (Purn) TNI Dr. H. Moeldoko, S.I.P., serta Jajaran BP2MI lakukan pelepasan 302 Pekerja Migran Indonesia (PMI) program Government To Government Korea Selatan (Korsel) gelombang ke 2 Tahun 2023 di Hotel EL Royal Kelapa Gading Jakarta. Senin ( 9/1/2023).

PMI yang diberangkatkan ini terbagi dalam 2 sektor yaitu sektor manufaktur 254 orang dan sektor Perikanan 48 orang, yang laki-laki berjumlah 298 orang sedangkan Perempuan 4 orang dengan jumlah keseluruhan di gelombang ke dua ini 302 orang.

Benny Rhamdani dalam sambutannya selain dari pemaparan dalam perkembangan didalam badan BP2MI, Benny mengapresiasi kedatangan dan Dukungan KSP Jenderal TNI (Purn) Dr. Moeldoko S.I.P., yang telah bersedia hadir memotivasi CPMI.

Adapun bentuk perhatian dari BP2MI, CPMI sebelum berangkat, mereka mendapat pembekalan selama 5 hari dan seluruh biaya ditanggung oleh BP2MI.

“Sekarang kita kasih penginapan di Hotel Bintang 4, makan minum gratis dibiayai oleh negara melalui BP2MI, yang sebelumnya dibebankan ke CPMI,” ungkap Benny.

Lanjut Benny, di tahun 2023 ini, kita telah mengajukan agar biaya penempatan agar digratiskan kepada CPMI dan sedang dalam pembahasan.

Menurutnya PMI memberikan kepada negara 159,6 Triliun tiap tahunnya sedangkan kalo kita gratiskan kepada CPMI, dia menyebutkan, negara mengeluarkan 30 juta per PMI dengan total 270 ribu orang jadi biaya penempatan Negara mengeluarkan hanya sekitar 8,2 triliunan jadi negara tidak rugi.

“Artinya, negara mengeluarkan cuma Rp8,2 triliun, PMI mengembalikannya Rp 159,6 triliun tiap tahun. Ini logika kalau negara ingin hadir untuk menyiapkan sebagaimana semangat Presiden menyiapkan sumber daya manusia. Kita akan bertarung dengan negara lain menyiapkan para pekerja yang betul-betul memiliki kompetensi dan keahlian,” ungkapnya.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Jenderal (Purn) Moeldoko dalam sambutannya berharap kewenangan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diperkuat, agar mampu meredam segala persoalan dalam memberikan perlindungkan kepada para pekerja migran.

Penguatan BP2MI, menurut dia, lantaran semakin maraknya agen-agen ilegal penyalur Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang kini telah merugikan banyak masyarakat.

“BP2MI sudah melangkah jauh (memberikan perlindungan kepada PMI), tinggal bagaimana dengan agen-agen (ilegal) itu, ini harus jadi konsen kita semuanya. Terlebih, BP2MI pada P2-nya itu kan perlindungan pekerja migran Indonesia, jadi intinya semuanya harus terkoordinasi lah. Demi mencapai tujuan, bagaimana menyiapkan pekerjaan migran yang baik,”

Dia mengaku sering mendapat keluhan soal PMI saat berkunjung ke Singapura. Moeldoko membeberkan, banyak PMI yang merasa kesulitan menjalankan prosedural legal, hingga akhirnya mengambil langkah ilegal.

“Kita harus berfikir ulang lagi, redominasi lagi terhadap peran-peran itu. Saya ke Singapura ada keluhan, ada persoalan tentang pekerja ilegal atau pekerja non-prosedural, pulang dari sana langsung rapat saya panggil semuanya,” ujar Moeldoko.

Moeldoko menyatakan, pemerintah akan terus mencari solusi agar para Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) tidak menghadapi persoalan berat di negaranya sendiri, dan tidak menjadi ilegal ketika berangkat keluar negeri.

Dia juga menegaskan, jika BP2MI mampu menghadirkan skema kemudahan prosedural, maka para PMI tidak akan lagi yang merasa dirugikan.

“Di sana (PMI) harus terlindungi dengan baik dan tidak ada yang macam-macam. (Soal bea cukai), kalau bisa kenapa nggak, untuk itu perlu dibicarakan. Jangan sampai mereka merasa kesulitan karena jengkel dan tidak ada solusi,” kata Moeldoko.

Dia menilai praktek-praktek pengiriman PMI secara ilegal harus dihilangkan sehingga harus disusun skema pengiriman pekerja migran yang mudah, mulai dari pra-penempatan hingga penempatan.

“Semua pihak harus terlibat. Negara pada dasarnya betul-betul hadir untuk kalian semua, kita memahami angkatan kerja baru di indonesia ini cukup besar tiap tahunnya,” ujar Moeldoko.

Agenda Pelepasan turut dihadiri Anggota Komisi II DPR RI, Riyanta, S.H.; Deputi III KSP, Edy Priyono; Tenaga Ahli Utama Kedeputian III KSP, Fajar Dwi Wisnuwardhani; Direktur Kepesertaan BP Tapera, Imam Syafii dan; Ketua Umum Aspataki, Syaiful Mas’ud

 

 

Pewarta: Yape Mitrapol

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *