MITRAPOL.com, Pandeglang Banten – Peningkatan produksi pangan selalu menjadi topik di sektor pertanian. Upaya tersebut terus dilakukan pemerintah untuk mendorong peningkatan produksi pertanian dengan menyalurkan berbagai bantuan seperti sarana jaringan irigasi pertanian.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) merupakan wadah bagi para petani pemakai air yang bersifat sosial, ekonomi, budaya dan berwawasan lingkungan.
Namun dari anggaran yang disalurkan oleh pemerintah diduga kuat menjadi lahan pungutan liar (Pungli) kepada kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A), yang mendapatkan Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) oleh oknum-oknum tertentu.
Salah satu Ketua kelompok P3A di kecamatan Menes kepada awak media mengaku menyetorkan uang sebesar 10 persen dari anggaran yang ditentukan yaitu 195.000.000 (Seratus Sembilan Puluh Lima Juta) kepada Tim Pendamping Masyarakat (TPM) dan kabarnya sudah viral dibeberapa media online.
Untuk menelusuri informasi dugaan pungli 10 persen ini, awak media yang tergabung dalam FORWIN (Forum Wartawan Independen) Pandeglang mencoba mengkonfirmasi melalui pesan whatsapnya kepada Koordinator TPM kabupaten Pandeglang.
“Kalau untuk tanggapan berita ini saya tidak mengetahui apa lagi ada pungli, saya tidak paham dan tidak tau menau jika ada pungli,” jawab Asep selaku Koordinator TPM kabupaten Pandeglang.
“Abeh hebat amat eta kalau konsultan 10% itu kaya mendadak kang, silahkan saja yang penting saya tidak menerima segede jebug. Silahkan cari tau siapa orang dan kelompok mana?,” singgung Asep.
lanjut Asep,”Kalau itu benar konsultan, saya akan tindak sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.
Menanggapi hasil konfirmasi tersebut, Heru, salah satu koordinator Forum Wartawan Independen (FORWIN) Pandeglang menanggapinya,”Apa pun itu jawabannya, itu merupakan hak jawabnya ya sah sah saja,” ujar Heru.
“Selaku wartawan sudah selayaknya dan berhak untuk bertanya atau konfirmasi dan sebaliknya Asep juga punya hak jawab atas pertanyaan wartawan dan apa pun jawabannya dari pihak TPM itulah yang dituangkan dalan rilisan berita,” lanjut Heru.
“Adapun benar dan tidaknya, saya rasa pihak yang berwenanglah yang harus sigap menindak lanjuti persoalan itu, dan saya kira pihak berwajib tidak bodoh, artinya akan punya langkah tersendiri untuk mengusut tuntas kebenarannya, apa lagi sudah ada yang aksi demo juga ke kantor balai,” pungkas Heru.
Pewarta : RS
