Nusantara

Diduga dampak dari pengerjaan Tambak, Kondisi pesisir pantai Tayu memprihatinkan

Admin
369
×

Diduga dampak dari pengerjaan Tambak, Kondisi pesisir pantai Tayu memprihatinkan

Sebarkan artikel ini

MITRAPOL.com, Semarang Jateng – Diduga akibat dampak dari pengerjaan tambak baru yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, kondisi pesisir pantai di Kecamatan Tayu Kabupaten Pati Jawa Tengah sangat memprihatinkan.

Hal ini diketahui, Tim Komite Nasional Pengendalian dan Pemanfaatan lingkungan hidup (PPLH) provinsi Jawa Tengah, yang di Ketuai Endro Lukito ketika menindaklanjuti laporan masyarakat dengan datang langsung kelokasi. Senin (18/12/23).

Tim yang meninjau ke lapangan didampingi jajaran Pemerintah Kecamatan Tayu, dimana hadir Camat Tayu Imam Rifai S. STP M.M., Kapolsek Tayu Iptu. Aris Pristianto S.H.,M.H., Koramil 03 Tayu Kapten Inf. Suwoyo serta warga setempat.

Di Lokasi, Tim PPLH provinsi Jawa Tengah melihat pesisir pantai yang akan dimanfaatkan untuk budidaya ikan, dan di pesisir pantai ada kegiatan pembukaan tambak baru yang berdampak kepada tanaman mangrove yang baru ditanam tahun lalu oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan hilang alias tidak ada.

Camat Tayu, Imam Rifai S.STP, M.M., menyampaikan memang benar adanya kegiatan pembukaan lahan tambak baru yang dilakukan masyarakat, dan saat itu juga camat Tayu memerintahkan untuk dihentikan pembukaan lahan tambak tersebut, dikarenakan kawasan tersebut pesisir pantai dan tahun lalu baru di tanaman mangrove bersama Dishutbun JaTeng. Tegasnya.

Imam Rifai mengharapkan Pemerintah daerah dan pemerintah pusat segera memasang patok batas bibir pantai untuk mengetahui bahwa patok tersebut adalah batas bibir pantai yang perlu dilestarikan dan dijaga, kawasan bibir pantai, dilarang memanfaatkan membuka lahan dijadikan budidaya ikan, Kawasan tersebut diperuntukan sabuk penguat pesisir yaitu diperuntukan untuk ditanami tanaman penguat seperti mangrove.

Lebih jauh Imam Rifai menjelaskan bahwa tujuan pemasangan patok batas bibir pantai supaya masyarakat tahu, jika perlu patok tersebut dipasang lebih besar supaya masyarakat faham.

“Ya, lebih bagusnya patok tersebut dibentuk seperti tugu agar masyarakat tidak salah mengartikan, artinya pemerintah setempat melakukan sosialisasi kepada masyarakat dari patok tersebut,” jelasnya.

Nantinya untuk berangsurnya waktu batas pantai di buat jalan setapak untuk mempermudah pengawasan pesisir laut.

Rifai menghimbau masyarakat Kecamatan Tayu peduli dengan lingkungan pesisir Laut dan menjaga tanaman mangrove guna menjaga ekosistem, jika ekosistem mangrove rusak pengusaha tambak akan rugi dikarenakan rusaknya ekosistem mempengaruhi hasil budidaya ikan.

Untuk diketahui, beberapa tahun yang lalu, bibir pantai ditanami mangrove oleh Dishutbun Jateng, namun sekarang pohon mangrove sudah tidak ada lagi dan lahan berubah menjadi tambak ikan.

Di tempat yang sama, Kapolsek Tayu Iptu. Aris Pristianto S.H,.M.H., mengatakan, setelah melakukan pengecekan di areal pesisir, pihaknya akan berkoordinasi dengan Disnas Kelautan dan Perikanan, untuk mengetahui batas-batas wilayah dan akan segera koordinasi dengan pihak Pemerintah Desa untuk mengetahui masyarakat yang membuka lahan baru, untuk kita berikan penjelasan dan arahan agar tidak meneruskan kegiatan tersebut, jelas Kapolsek.

Sedangkan, Danramil 03 Tayu Kapten Inf. Suwoyo mengungkapkan saat giat kerja di pesisir pantai memang ada pemberitahuan kepada Koramil 03, karena adanya kegiatan lain yang bersamaan sehingga tidak bisa mendampingi, anggota personel Batuud Peltu Suroso yang mendampingi giat kerja waktu itu, Koramil 03 Tayu mendukung Pemerintah dalam melakukan penertiban jika memang lokasi tersebut masuk pesisir laut bukan tanah masyarakat, perlu kita selidiki asal usul pembukaan tambak baru.

Ketua Komnas PPLH provinsi Jawa Tengah Endro Lukito menyampaikan bahwa pemasangan patok bibir pantai bentuk sosialisasi kepada masyarakat, patok batas tanah negara dengan masyarakat baik pesisir pantai, jalan, sungai, hutan, segera dipasang , ketegasan pemerintah daerah l, pemerintah pusat kami harapkan , mempermudah dalam meningkatkan pengawasan bibir pantai.

Komnas PPLH Provinsi Jawa Tengah berencana akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat , pemasangan bener, dan kunjungan dari RT hingga ke pengelola tambak akan kami lakukan. Bilamana sosialisasi tidak di hiraukan baru kita tindak tegas, sesuai Undang-undang. Tegas Endro.

Komnas PPLH Provinsi Jawa Tengah mengingatkan kepada Pemerintah Desa, Kecamatan hingga Kabupaten, perlu hati-hati dalam menangani pengajuan masyarakat dalam bentuk pengurusan sertifikat yang letak tanahnya dekat pesisir pantai, Sungai, Jalan, areal tersebut ada bibir pantai jaraknya sudah di atur dalam Undang-undang, serta bibir sungai dan bau jalan.

Tambahnya lagi, kami mengharap pemerintah segera melakukan pemasangan patok sesuai garis batas pasisir pantai, supaya jika ada kegiatan penanaman mangrove bisa tumbuh normal sekaligus mengantisipasi kerusakan mangrove dari tangan jahil yang mementingkan kepentingan pribadi.

 

Pewarta: E.L Loloba

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *