MITRAPOL.com, Jakarta – Sejak menjadi Kepala Badan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani setiap tanggal 18 Desember melakukan peringatan dan perayaan Hari Migran Internasional dan kali ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (RI) Ma,ruf Amin serta menghadirkan 5.000. orang warga pekerja migran yang berlangsung di Tennis indoor Senayan Jakarta. Senin (18/12)23).
Dalam sambutannya Benny Rhamdani menyampaikan selamat kepada para Pekerja Migran Indonesia di seluruh dunia yang pada hari ini memperingati hari Pekerja Migran Internasional. Semoga Saudara-Saudara sekalian dalam keadaan sehat dan berbahagia dalam lindungan Allah SWT,” ujar Kepala BP2MI.
Lanjut Benny PMI sosok pemberani dalam memperjuangkan cita-citanya untuk selalu menjadi lebih baik dari hari kemaren. Tidak hanya untuk kepentingannya sendiri melainkan juga untuk keluarga, masyarakat bangsa dan negaranya.
Dihadapan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH. Ma’ruf Amin, dan 5000-an peserta Hari Pekerja Migran Internasional (HPMI), Benny menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia harus berterima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pekerja Migran Indonesia sebagai pahlawan devisa yang telah ikut bekerja nyata dan berjuang membangun bangsa. Pemerintah Indonesia harus memberikan pelayanan terbaik.
Pada kesempatan ini saya juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran BP2MI yang juga tidak pernah lelah dalam menjalankan kerja-kerja untuk memperjuangkan hak-hak Pekerja Migran Indonesia, hak-hak para pencari kerja, hak-hak warga negera Indonesia untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak,” tutur Benny tegas.
Benny mengatakan, pemerintah Republik Indonesia melalui BP2MI mengajak seluruh pemangku kepentingan terkait untuk bersinergi dalam memberikan pelayanan dan pelindungan. Terutama pelindungan dari praktek praktek para mafia TPPO yang tidak segan segan menggunakan seluruh cara untuk dapat memperkaya diri sendiri dan golongannya tanpa memperhitungkan adanya pihak pihak yang dikorbankan.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin memberikan arahan bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) harus menempuh jalur resmi untuk mengurangi risiko tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau risiko lain yang dapat membahayakan nyawa.
“Sebarluaskan kepada rekan, keluarga, dan tetangga, tentang risiko pekerja ilegal dan TPPO, seperti risiko kekerasan, gaji tidak dibayarkan, eksploitasi jam kerja, dan diperjualbelikan antarmajikan,” kata Wapres
Pekerja migran tanpa dokumen resmi tidak bisa mendapat perlindungan dari pemerintah ataupun penyedia kerja, serta rentan akan penipuan dan eksploitasi oleh penyalur.
Oleh karena itu ia menekankan pentingnya para pekerja migran Indonesia menempuh jalur resmi yang sesuai peraturan dalam keberangkatan ke luar negeri, guna mencegah risiko TPPO yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
Pada kesempatan itu Wapres menyampaikan sejak tahun 2007 hingga Desember 2023, jumlah pekerja migran Indonesia tercatat sekitar 4,8 juta orang.
Para pekerja migran ini tidak hanya berkontribusi terhadap pengurangan pengangguran dan peningkatan daya ungkit ekonomi daerah asal, tetapi juga terhadap penerimaan negara.
Di tahun 2022, devisa melalui remitansi mencapai Rp139 triliun, atau yang terbesar kedua setelah sektor migas. Selain menjadi pahlawan devisa, pekerja migran juga merupakan duta-duta negara yang turut mempromosikan berbagai hal positif tentang Indonesia, baik adat, dan budaya, serta potensi kuliner dan pariwisata.
Wapres menegaskan bahwa pemerintah baik pusat maupun daerah mempunyai kewajiban untuk menyiapkan calon pekerja migran yang kompeten, baik teknis maupun bahasa, sehingga mereka dapat merebut peluang kerja di luar negeri.
Penyiapan kompetensi ini penting untuk mewujudkan pekerja migran yang berdaya, serta memerdekakan para PMI dari belenggu sindikat penempatan ilegal dan TPPO, sehingga dapat hidup lebih sejahtera.
“Hal ini saya kira sangat relevan dengan tema yang diangkat Indonesia dalam peringatan Hari Pekerja Migran Internasional tahun 2023, yaitu merdeka, berdaya, dan sejahtera,” terangnya.
Menurutnya, sebagai wujud komitmen negara, selama ini pemerintah telah memberikan kemudahan dan fasilitas, dalam rangka memberikan pelindungan yang utuh dan menyeluruh, baik sebelum, selama, dan setelah bekerja.
Dukungan Pemerintah di antaranya berbentuk pembiayaan proses penempatan melalui Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Tanpa Agunan yang mudah bagi pekerja migran; fasilitas jalur cepat keimigrasian di delapan bandara internasional di Indonesia.
Penerbitan surat kepercayaan negara untuk menjamin hak-hak pekerja migran; serta keringanan biaya pengiriman barang milik pekerja migran.
“Saya juga mendapat laporan, bahwa saat ini BP2MI (Badan Perlindungan Pekerja. Migran Indonesia) bekerja sama dengan Kementerian PUPR tengah mengupayakan kredit murah bersubsidi untuk kepemilikan rumah bagi para pekerja migran,” ujarnya.
Penyiapan kompetensi ini penting untuk mewujudkan pekerja migran yang berdaya, serta memerdekakan para PMI dari belenggu sindikat penempatan ilegal dan TPPO, sehingga dapat hidup lebih sejahtera.
“Hal ini saya kira sangat relevan dengan tema yang diangkat Indonesia dalam peringatan Hari Pekerja Migran Internasional tahun 2023, yaitu merdeka, berdaya, dan sejahtera,” terangnya.
Pewarta: Yape Mp
