Nusantara

Diduga Ploting Lahan CV MBR Langgar UU Minerba, DLH Kabupaten Pandeglang Abaikan Keluhan Warga

Admin
220
×

Diduga Ploting Lahan CV MBR Langgar UU Minerba, DLH Kabupaten Pandeglang Abaikan Keluhan Warga

Sebarkan artikel ini

"aktivitas penambangan batu dengan menggunakan bahan peledak berdampak puluhan bangunan rumah warga sekitar mengalami retak-retak"

Diduga Ploting Lahan CV MBR Langgar UU Minerba, DLH Kabupaten Pandeglang Abaikan Keluhan Warga

MITRAPOL.com, Pandeglang – Pemberitaan terkait penambangan batu milik CV Menara Biru Resources ( MBR ), yang berlokasi di Desa Cibitung, Kabupaten Pandeglang, Banten, saat ini menjadi sorotan publik dan  viral di beberapa media online.

Diketahui aktivitas penambangan batu dengan menggunakan bahan peledak berdampak puluhan bangunan rumah warga sekitar mengalami retak-retak.

Akibat aktivitas penambangan ini, Sungai Cidanghiyang menjadi tercemar, limbah air pencucian batu diduga dialirkan ke sungai Cidanghiyang, sehingga kondisi air Sungai Cidanghiyang menjadi keruh dan berlumpur. Imbasnya warga sekitar tidak bisa lagi menggunakan sungai Cidanghiyang untuk aktivitas mandi dan cuci sehari-hari.

” Kami atas nama warga, minta pihak pemerintah untuk menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat dan mendesak agar pihak perusahaan bertanggung jawab atas aktifitas penambangan batu dengan menggunakan bahan peledak yang mengakibatkan beberapa bangunan rumah warga mengalami retak-retak serta air Cidanghiyang yang tercemar,” ucap Ketua RT setempat, Sutarman, kepada awak media, Rabu, (20/12/2023).

Hal senada juga disampaikan Ketua Karang Taruna setempat, Kholid.disampaikan Kholid selalu Ketua Karang Taruna menyampaikan, Ia merasa kecewa atas respon dari CV MBR  yang cenderung tidak bertanggungjawab.

Bahkan dari pihak Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pandeglang, lanjut Kholid, juga tidak memahami keinginan dan tuntutan dari warga yang terdampak. Tidak mencarikan solusi sebagai titik temu antara warga dengan pihak perusahaan.

“Terkesan berpihak kepada pihak perusahaan. Terus terang kami kecewa,”  Ungkap Kholid.

Terpisah, Rezki Hidayat SPd, Sekretaris Jenderal DPP Lembaga Front Pemantau Kriminalitas (FPK), mengatakan, persoalan aktivitas penambangan batu tersebut, patut diduga pihak perusahaan kangkangi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, bahwa setiap orang dilarang melakukan pencemaran lingkungan terutama pelaku usaha dan/atau kegiatan harus patuh terhadap hukum.

Bila nekad dan melakukannya, akan dikenakan sanksi pidana penjara dan denda miliyaran rupiah,” tegasnya, seraya menambahkan bahwa lembaganya juga menerima pengaduan dari warga yang lahan miliknya masuk ploting.

Pihak perusahaan mengklaim ploting lahan tanah untuk penambangan batu sejak tahun 2019 hingga sekarang di area seluas 78.8 hektar, namun faktanya pihak perusahaan hanya beli lahan 10 hektar.

Karena itu, plotingan 78,8 hektar terasebut diduga ilegal, karena tidak disertakan surat kesepakatan dengan pihak pemilik tanah. Mirisnya, wargapun tidak tahu bahwa tanahnya kena plot pihak CV MBR.

hal ini mengakibatkan kerugian bagi beberapa orang warga yang memiliki tanah yang di ploting oleh pihak perusahaan, karena lahan tanah tersebut tidak bisa dimanfaatkan tapi tiap tahun warga tetap bayar pajaknya.

Atas hal tersebut, kata Rezki, pihak perusahaan diduga telah melanggar UU Minerba, sebagai mana tertuang pada Pasal 136 ayat (1), bahwa pemegang IUP atau IUPK sebelum melakukan kegiatan operasi produksi, wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya dalam ayat (2), penyelesaian hak atas tanah (1) dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP atau IUPK.

“Ada indikasi diduga telah terjadi mal administrasi dalam proses ijin IUP pihak perusahaan,” kata Rezki

Lembaganya meminta kepada APH dan OPD terkait untuk dapat menerima keluhan dan pengaduan dari warga dan konsisten menerapkan regulasi aturan perundang-undangan yang berlaku. Sekaligus meminta pertanggungjawaban kepada pihak  CV MBR atas beberapa dugaan pelanggaran.

Sementara, Dedi, dari pihak CV  MBR memilih bungkam saat di konfirmasi awak media.

Tim

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *