Nusantara

Tambang Emas Ilegal di Ratatok diduga gunakan zat berbahaya jenis B2

Admin
2013
×

Tambang Emas Ilegal di Ratatok diduga gunakan zat berbahaya jenis B2

Sebarkan artikel ini

MITRAPOL.com, Ratatotok Sulut – Penambangan emas tanpa ijin (PETI) di Aloson dan Pasolo Ratatotok Minahasa Tenggara Provinsi Sulawesi Utara diduga gunakan zat berbahaya dalam mengolah hasil tambangnya

Penambangan ilegal yang kian marak dan menggunakan alat berat ini mengundang perhatian warga disekitar lokasi, diketahui pengolahan hasil tambang ini memakai sistem rendam dalam bak dan menggunakan bahan kimia berbahaya yaitu jenis B2 sianida (CN)

Diduga ilegal mining itu dimotori oleh oknum-oknum yang mendatangkan pemodal orang asing berinisial LKW, TSN dan AWG untuk membiayai penambangan ilegal tersebut

Kepada awak media, masyarakat disekitar lokasi yang tidak mau namanya disebut mengatakan bahwa lokasi itu masih dikawasan HTR, awalnya kami disitu melakukan penambangan manual namun setelah kami datang disitu untuk bekerja lagi tempat itu sudah ada alat berat yang bekerja dilokasi itu, ujarnya.

Di tempat terpisah, Rafig Mokodongan Ketua LSM Swara Bogani mengatakan kepada awak media bahwa pihaknya mendesak pihak berwajib seperti, Bareskrim Polri, Kementerian KLHK serta Polda Sulut dan Polres Minahasa Tenggara agar segera menertibkan Penambangan Ilegal di wilayah Aloson dan Posolo dan menangkap aktor dan pelaku penambangan yang diduga ilegal tersebut.

“Kami minta agar aparat kepolisian dan Gakum segera mengambil tindakan tegas karena disamping penambangan emas tanpa izin wilayah tersebut masih kawasan tersebut,” tegas Rafiq Mokodongan

Rafiq Mokodongan menambahkan bahwa pelanggar dan pelaku ilegal mining ancaman pidananya sudah diatur dalam Undang-undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) yang digunakan saat ini adalah UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, perubahan atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara termasuk penambangan emas

Perbuatan itu melanggar ketentuan hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
Pada pasal 158 UU tersebut, disebutkan bahwa orang yang melakukan penambangan emas tanpa izin dipidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000.000.

“Ditambah lagi dengan pasal 83 Ayat 1 Huruf b, Undang-Undang No 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, dengan ancaman pidana penjara maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 100 miliar,” jelas Rafiq Mokodongan

Serta Pasal 59 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pengelolaan limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dan bagi pengelolaan limbah B3 yang permohonan perpanjangan izinnya masih dalam proses harus dianggap telah memperoleh izin.” b. Kata “dapat” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. c. Frasa “tindak pidana pidana lingkungan hidup” dalam Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “termasuk tindak pidana lain yang bersumber dari pelanggaran undnag-undang ini,” pungkas Rafig

 

Pewarta : Chandra

Respon (1)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *