MITRAPOL.com, Medan – Kejaksaan Negeri Tapanuli Utara bakal merampungkan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan Internet Service Provider (ISP) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2018-2021, Kamis (11/1/2024).
Sebelumnya, kasus ini sempat viral lantaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tarutung membatalkan penetapan tersangka HES (40) dan HFS (43) selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Diskominfo Tapanuli Utara.
“Perkara ini sudah masuk tahap penyidikan umum dan sedang melengkapi bukti – bukti agar sesuai standar operasional prosedur penyidikan. Tentu perlu penyempurnaan penyidikan sebelumnya,” kata Kasi Pidana Khusus Roi B Tambunan saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu (10/1/2024).
Roi pengganti Kasi Pidsus Juleser mengaku pihaknya sedang menunggu hasil audit BPKP Sumut untuk mengetahui total kerugian keuangan negara untuk disajikan dalam surat penetapan tersangka nantinya
“Sambil berproses menunggu hasil audit BPKP maka perlu penyesuaian bukti-bukti dengan keterangan saksi. Hingga saat ini ada 30 saksi dipanggil untuk dimintai keterangan sebelum ekspose penetapan tersangka,” terangnya.
Menurut Roi, perkara rasuah ini cukup unik lantaran penyedia jasa dan panitia penerima hasil pekerjaan menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan dalam waktu satu hari atau tepatnya 15 April 2019. Sementara jarak lokasi pemasangan pekerjaan cukup berjauhan karena berada di berbagai pelosok wilayah Tapanuli Utara.
Kemudian, dokumen surat perintah kerja (SPK) dan kontrak kerja antara PT Icon dengan Dinas Kominfo menuai banyak kejanggalan. Kuat dugaan dokumen kontrak hanya formalitas sebagai syarat pencairan pembayaran kontrak.
Selain itu, PT TNC diduga belum menyajikan laporan perubahan pengembangan wilayah layanan dan persetujuan dari Dirjen penyelenggaraan.
Kepala Kejari Tapanuli Utara Donny Kayamudin Ritonga mulai tancap gas dan berharap Kasi Pidana Khusus Roi B Tambunan mampu membongkar kasus korupsi ISP ini hingga tuntas agar tidak konsumsi liar maupun tunggakan kerja penyidikan.
“Pak Kajari sangat mendukung percepatan penanganan kasus ini agar terang benderang. Dan tidak tertutup kemungkinan adanya tersangka baru,” cetusnya.
Terpisah, Kadis Kominfo melalui Kabid Informasi dan Komunikasi, Volmer Marganda Silalahi membenarkan HES (40) dan HFS (43) masih aktif bekerja di Kominfo Tapanuli Utara.
Diketahui, pagu anggaran pengadaan Internet Service Provider (ISP) Dinas Komunikasi dan Informatika Tapanuli Utara Tahun Anggaran 2018-2021 sekitar 12 miliar yang bersumber dari APBD Kabupaten Tapanuli Utara. PT ICON+, PT Mitra Visioner Pratama, dan PT TNC merupakan perusahaan kontraktor penyedia jasa pengadaan ISP.
Namun, belakangan Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tarutung membatalkan penetapan kedua tersangka HES dan HFS dinilai tidak tepat dalam dugaan korupsi pengadaan layanan internet di Dinas Kominfo Tapanuli Utara sesuai amar putusan Nomor:1/Pid.Pra/2023/ Pn.Trt. (rel)
