Jakarta

Jadi Narasumber di Rapim Pemkot Jaksel, PWI Minta Pejabat Tidak Alergi Terhadap Wartawan

Admin
382
×

Jadi Narasumber di Rapim Pemkot Jaksel, PWI Minta Pejabat Tidak Alergi Terhadap Wartawan

Sebarkan artikel ini
Jadi Narasumber di Rapim Pemkot Jaksel, PWI Minta Pejabat Tidak Alergi Terhadap Wartawan

MITRAPOl.com, Jakarta– Persatuan Wartawan Indonesia menjadi salah satu narasumber pada agenda pelaksanaan rapat pimpinan (Rapim) dan Rapat Koordinator Wilayah (Rakorwil) Pemerintah Kota (Pemkot) Jakarta Selatan (Jaksel), di Kantor Walikota Jakarta Selatan, Rabu, (12/1/2024).

Pelatihan yang diikuti oleh peserta dari jajaran pejabat dan pimpinan wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan tersebut dibuka oleh Kepala Sekretaris Kota, Ali Muthadho yang dilanjutkan dengan paparan dan materi dari Ketua Koordinatoriat PWI Jakarta Selatan, Edi Kuswanto, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Irmanto, dan Sekretaris Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Pusat, Naek Pangaribuan.

Edi Kuswanto menyampaikan bahwa sinergitas dan kolaborasi antara Pemkot Jaksel dengan PWI Jaksel telah berjalan dengan baik. Segala program positif dan pembangunan Pemkot Jaksel selalu diinformasikan melalui sejumlah media massa, baik dari media cetak maupun media online yang tergabung dalam organisasi PWI Jaksel.

“Alhamdulillah sinergitas berjalan dengan baik. Hal tersebut diimplementasikan dalam beberapa acara dialog interaktif untuk mewujudkan Jakarta Selatan ‘Bersinar’ (Bersih dari narkoba). Kami melaksanakannya sebanyak dua kali di daerah puncak, Jawa Barat dan di Kantor Walikota Jakarta Selatan. Untuk menjaga lingkungan hidup kami melakukan penanaman 50 (lima puluh) pohon pelindung dan pohon produktif uang di barengi dengan pemberian santunan kepada anak yatim juga anak disabilitas,” kata Edi.

Sementara itu, Wakil Ketua Bidang Organisasi PWI Pusat, Irmanto menjelaskan tentang kewartawanan, organisasi dan perusahaan pers.

“Dalam melakukan tugasnya, seorang wartawan harus tercatat pada perusahaan pers dan berbadan hukum. Baik perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. Jadi bisa dicek. Biasanya nama wartawan tersebut tercatat dan tertulis dalam boks redaksi dan memiliki pimpinan tersendiri. Jadi kalau tidak ada kriteria tersebut tidak ada bias disebut sebagai wartawan,” tegas Irmanto.

Sekretaris Bidang Advokasi dan Pembelaan Wartawan PWI Pusat, Naek Pangaribuan mengatakan jika dalam pemberitaan yang tidak sesuai dengan fakta, maka subjek yang menjadi berita bisa melakukan protes dalam hak jawab. Jika hal tersebut tidak dilakukan atau tidak ditanggapi oleh wartawan yang menulis berita tersebut, maka wartawan tersebut bisa dilaporkan ke Dewan Pers.

“Jadi bapak-bapak para camat, lurah dan pejabat lainnya tidak perlu alergi terhadap wartawan. Hadapi saja dengan baik jika mereka ingin melakukan wawancara atau sekedar konfirmasi terhadap temuannya. Nanti bisa dicek hasilnya. Jika hasil pemberitaan itu tidak sesuai dengan informasi dan faktanya, maka langsung saja dilakukan somasi atau memberikan hak jawab terkait pemberitaan tersebut,” kata Naek.

“Kalau tidak ditanggapi maka bisa langsung dilaporkan ke Dewan pers. Ingat, jika ada permasalahan tentang pemberitaan maka lapornya ke Dewan Pers. Tapi kalau waratawan melakukan minta uang atau melakukan pemerasan, maka lapornya langsung ke pihak kepolisian dan pihak berwajib,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *