Nusantara

Ketua LSM Suara Bogani Minta Program 100 Hari Kinerja Polda Sulut Berantas Mafia PETI di Ratatotok

Admin
349
×

Ketua LSM Suara Bogani Minta Program 100 Hari Kinerja Polda Sulut Berantas Mafia PETI di Ratatotok

Sebarkan artikel ini

MITRAPOL.com, Mitra Sulut – Jabatan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Sulawesi Utara (Sulut) resmi diserahterimakan dari Irjen Pol Drs. Setyo Budiyanto, S.H.,M.H. kepada Irjen Pol Yudhiawan, S.I.K.,S.H.,M.H.

Upacara serah terima jabatan Kapolda Sulut dilaksanakan di Ruang Perjamuan Rupattama Mabes Polri, Jakarta, Kamis (4/1/2024) siang, dipimpin langsung Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.

Diketahui, sertijab tersebut berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2864/XII/KEP/2023 tanggal 28 Desember 2023.

Kini Kapolda Sulut Irjen Pol Yudhiawan, S.I.K.,S.H.,M.H, harus meneruskan Program kinerja Kapolda Sulut Sebelumnya Irjen Setyo.

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) masih meresahkan. Diwilayah Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra), terinformasi ada PETI mulai beraktivitas.

Sebelumnya, Kapolda Sulut Irjen Pol Setyo Budiyanto menegaskan, tak boleh ada pertambangan emas tanpa izin beroperasi di wilayah Pasolo dan Alason

“Sebelum ada instruksi presiden sudah saya perintahkan para Kapolres untuk melakukan penertiban terutama yang pakai alat berat,” tegas Irjen Setyo

Ketua LSM Suara Bogani Rafig Mokodongan meminta agar 100 hari kinerja Kapolda sulut dapat menerbitkan lokasi tambang ilegal di Posolo dan alason.

Ketua LSM Swara Bogani, Rafik Mokodongan meminta kepada Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Utara (Sulut) yang baru Irjen Pol Yudhiawan, S.I.K.,S.H.,M.H, untuk menindak dengan tegas pertambangan emas ilegal yang memakai alat berat di wilayah Ratatotok yang meresahkan masyarakat.

Praktik kejahatan illegal ini sangat terlihat di kawasan hutan Ratatotok, banyak alat berat didatangkan untuk merambah hutan, untuk mengambil hasil bumi tanpa perlu membayar pajak sebagai pendapatan utama negara,” ujar Rafiq

Masih menurut Rafik, pihaknya meminta Polda Sulut untuk bisa menindak Pertambangan Emas Ilegal (PETI) di Minahasa tenggara Mitra karena aktifitas tersebut sangat meresahkan apa lagi dengan menggunakan alat berat, dari beberapa informasi di lapangan adapun yang duga pemilik tambang berinisial LKW, TSN dan AWG.

“Seharusnya ini dipandang serius oleh kepolisian, terutama wilayah hukun Polda Sulut, karena saat ini masyarakat terancam akan terjadinya bencana alam seperti banjir bandang di ratatotok,” kata Rafik Mokodongan

Dilanjutkan Rafik bahwa, Kapolri Listyo Sigit Prabowo, telah menegaskan agar jajarannya tidak segan untuk menindak seluruh aktivitas terlarang, seperti judi online, pungli, hingga pertambangan emas ilegal.

“Untuk itu Saya minta Pak Kapolda Sulut Irjen Pol Yudhiawan, S.I.K., S.H., M.H. hentikan dan tangkap para pengusaha pertambangan emas ilegal. Karena Pak Kapolri telah menegaskan agar seluruh jajaran Polda untuk ditindak aktivitas pertambangan emas tanpa ijin,” tandas Aktivis Rafik yang sangat gentol ini

Rafik. berharap agar pihak Kepolisian dalam hal ini Polda Sulut untuk menindak tegas aktivitas pertambangan emas ilegal yang memakai alat berat diwilayah hutan ratatotok.

“Saya minta pak Kapolda Sulut dapat menyikapi akan hal ini, tindak tegas aktivitas perusahan tambang emas ilegal yang beroprasi di wilayah ratatotok. Karena jika hujan intensitas tinggi di ratatotok masyarakat menjadi was-was akan adannya banjir bandang,” ucap Rafik

Namun tak dapat dipungkiri, yang namanya ilegal tentu menggiurkan bagi beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab untuk mengumpulkan pundi pundi rupiah dari penambangan illegal ini.

Rafiq juga menegaskan, Lingkungan ini bisa tercemar akibat ulah penjahat pengusaha tambang emas ilegal, sepertinya hingga saat ini sudah bagaikan lingkaran setan, diduga pengusaha-pengusaha itu tidak bisa disentuh lagi dengan aturan undang-undang di Indonesia.

“Seolah-olah UU Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dan UU nomor 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup tidak berlaku bagi pengusaha tambang emas ilegal ini,” tegasnya.

Tentunya dalam penambangan itu lanjut dia pasti dilakukan secara sembrono dan tentu akan mengesampingkan kaidah pelestarian lingkungan hidup dan ekosistem yang ada didalamnya.

Hal itu juga sangat berpotensi menimbulkan kerugian terhadap keuangan dan perekonomian negara jika terus menerus dibiarkan.

Misal terhadap pajak dan retribusi serta insentif lainnya yang terkait lingkungan sekitar lokasi tambang, sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang pertambangan minerba dan tentang lingkungan hidup.

“Pantas masyarakat beropini, seolah ada kesan aparat hukum dan pemerintah melakukan pembiaran terhadap aktivitas pertambangan emas tersebut yang sudah berlangsung berbulan-bulan lamanya,” cetus dia.

“Sekali lagi saya meminta kepada Polri juga Kementerian KLHK agar turun kelapangan dn berantas para cukong kejahatan PETI di Ratatotok.” tegasnya

 

Pewarta : TIM

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *