MITRAPOL.com, Tasikmalaya Jabar – Bertempat di Padepokan Forum Silaturahmi Sunda Sabuana (FS-3) Batu Ampar Galunggung Singaparna, Yayasan FS-3 menggelar Saresehan dengan tema,’Permasalahan Status Tanah Adat di Wilayah Tatar Pasundan dan Banten’, sekaligus munggahan menjelang Bulan Puasa 1445 H. Kamis (7/3/24).
Mantan Kadiv Humas Polri dan juga Kapolda Jabar, Abah Anton Charliyan selaku penggagas acara dan juga sebagai pendiri Pupuhu Utama di Yayasan FS-3 kepada awak media mengatakan,”Tujuan diadakannya saresehan ini adalah untuk memperjuangkan Hak-hak kepemilikan tanah yang dipunyai Masyarakat Adat dan Keraton serta Kesultanan yang ada di wilayah Jawa Barat dan Banten,” ujarnya.
Menurut Abah Anton, Masyarakat Adat dan Keraton serta Kesultanan betul-betul secara turun temurun adalah sebagai pemilik yang sah sejak zaman nenek moyang, tetapi karena terkendala sistem administrasi dan birokrasi yang panjang serta adanya campur tangan Mafia tanah yang punya Kapital sangat kuat mereka tidak memilik bukti yang kuat.”
Hadir sebagai Narasumber Utama Sekjen SPP (Serikat Petani Pasundan) Kang Agustiana dan Pangeran Moch Nusantara dari Keraton Kasepuhan Cirebon.
Dalam kesempatan ini, Agustiana mengatakan bahwa Masyarakat Adat dan Kerabat Kerajaan yang memiliki Hak Tanah Adat adalah Pemilik sah yang tidak perlu ragu untuk memperjuangkan hak miliknya, karena hak milik adat ini merupakan hak milik tertua yang ada di Nusantara.
Tetapi masalahnya menjadi sulit menguruskan Haknya karena belum terdaftar dalam sistem administrasi BPN dan mereka belum berani mengakuinya secara de facto, karena Belum paham aturanya, padahal Negarapun bukan sebagai Pemilik Tanah Adat, Negara hanya mengelola untuk melindungi Hak kepemilikan yang akhirnya harus diserahkan kepada pemiliknya yang sah, bebernya.
Masih kata Agustiana, adanya kelemahan dalam sistem administrasi agar dimaklumi oleh semua pihak karena kemerdekaan NKRI dilaksanakan dalam keadaan mendadak, memanfaatkan momentum menyerahnya Jepang kepada Sekutu, yang pada akhirnya Negara sudah terbentuk tetapi Adminstrasi dan Lembaga yang mengelola asset-aset kekayaan Negara belum terbentuk secara maximal sampai hari ini, khususnya masalah Hak kepemilikan Tanah, pungkasnya.
Di tempat yang sama, Pangeran Moch Nusantara menambahkan bahwa tanah milik Keraton juga banyak yang tercecer dan sampai saat ini di wilayah Cirebon malah banyak dikuasai oleh perusahaan swasta raksasa dan BUMN, sementara pihak Keraton dan masyarakat adat hanya bisa jadi penonton, karena setiap menguruskan haknya selalu terkendala birokrasi yang rumit, sama halnya juga dengan Keraton Sumedang maupun Banten.
Apa yang disampaikan Pangeran Moch Nusantara diamini oleh Radya Agung Sumedang Larang Rd Ikik Lukman S dan Perwakilan Banten Ratu Anggreni.
Dalam diskusi tersebut akhirnya disepakati bahwa Forum ini harus membentuk Satu Comunitas gabungan antara Masyarakat Adat dan Keraton di Jawa Barat dan Banten untuk terus memperjuangkan Hak-hak kepemilikan Tanah Adat tersebut serta mengusulkan.
1. Agar dibentuk Dewan Lembaga Agararia Nasional
2. Mengukukan lembaga Adat di Jawa Barat dan Banten.
3. Membuat rekomendasi tentang Hak Kepemilikan Tanah Adat kepada Presiden dan Kementerian terkait.
Hadir dalam saresehan tersebut, hadir 200 tokoh Budaya adat Pasundan dan Banten diantaranya, Radya Agung Sumedang Larang Rd Ikik Lukman S dan Laskar Puragabaya, Pangeran Moch Nusantara Keraton Kasepuhan Cirebon, Perwakilan Banten Ratu Anggraeni, Mama KH Mukawa Ali Kabuyutan Pajajaran Gadog Bogo, Ki Gani mewakili masyarakat adat Naga dan Jahyang, Pandita Ida Agung Siliwangi dari Bali.
Hadir juga, DR Undang mantan Direktur FKUB sejarah dan Filologi UNPAD, DR Elis S Ketua Harian LBN Pusat, Abah Dede dari Kabuyutan Panjalu , Itan Ruslan S Sos Dirut Batu Ampar. Rd Dicky Zulkarnaen Pupuhu Sukapura GN, Komut IGG Bali Peppy Wulandari, Koordinator Forum ormas Jabar Ir Deden Hidayat , Kang Rino Pupuhu LAKRI, kang Jayeng Sekretaris Sukapura GN, Ki Baehaki Ketua Koperasi Sukapura GN, Bunda Rosa Pimred Media Warisan Budaya Nusantara, Ida Wied Ketua smart ladies Gernas Bandung Raya.
Ketua LBN Subang Asum, ketua LBN Tasik Endang Tarsono, Ketua LBN Ciamis Bah Eyon , Syaikhu Aki Kijang Pupuhu Mandala Buleud Galunggung, Ki Danu Kp Dukuh, Kang Diding Soekapura, Ki Agung Pancaroba, Ustad Deny Pupuhu PS Panglipur Galunggung, Hadi Permana pupuhu Galunggung Sakti Nusantara, Ki Lanang Sajagat Sunda Ngahiji, Kang Dadang Pupuhu Divisi Budaya Pemuda Pancasila Kab Tasik, Kang Dadang SPBU Mangunreja.
Ki Sanca Pupuhu Gapura, Kang Deden Kabuyutan Pamijahan, Kang Asep Kampung Kuta Ciamis, Bung Kamal media Metro Jabar Bogor, Serma Gani Koramil Leuwisari, Ki Rifai Nasution, Ambu Apong & Teh Arsi Gasantana, Teh Yani,Teh Sifa, Teh Rini. Kang Deddy Kang Ryan kang Amar, Ustad Agus, Kang Jamal, Kang Dani dan Kang RT sebagai Tim Sus Batu Ampar Galunggung.
Red
