MITRAPOL.com, Aceh Selatan – Menindaklanjuti masalah konflik satwa gajah di wilayah Trumon Timur dan Kluet Tengah beberapa waktu lalu, Pj. Bupati Aceh Selatan, Cut Syazalisma, S.STP., melakukan koordinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) di Kantor Dirjen KSDAE Jakarta. Selasa (7/5/2024).
Kedatangan Pj. Bupati Aceh Selatan, Cut Syazalisma, S.STP disambut langsung Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut, M.Sc selaku pejabat yang memiliki kewenangan dalam penanganan konflik satwa.Koordinasi tersebut merupakan tindak lanjut atas surat yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan sebelumnya ke Kementerian LHK. Dalam rapat koordinasi tersebut, Cut Syazalisma berharap agar didapatkan solusi permanen terhadap penyelesaian konflik satwa di Aceh Selatan, melalui kolaborasi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Permasalahan konflik satwa ini juga telah kami laporkan kepada Pj. Gubernur Aceh, dan ia mendorong dan turut membantu untuk menyampaikan hal ini kepada pihak Kementerian terkait, ucap Pj. Bupati Aceh Selatan kepada wartawan.
Sementara itu, Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Prof. Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut, M.Sc menyampaikan Kementerian LHK menanggapi dengan serius apa yang telah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan.
“Ini ( koordinasi) juga menjadi upaya nyata untuk menyahuti apa yang disampaikan oleh masyarakat kepada pemerintah daerah beberapa waktu lalu,” ucap Dirjen KSDAE.
Dirjen KSDAE menyambut baik kedatangan Pj. Bupati Aceh Selatan, dan menyampaikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti secara khusus hasil pertemuan ini, melalui direktur yang membidangi.Dijadwalkan dalam waktu dekat akan dilaksanakan rapat di lingkungan internal Kementerian LHK, khususnya Dirjen KSDAE. ” Direncanakan pada bulan ini akan ditugaskan direktur yang membidangi untuk melihat dan meninjau langsung ke lokasi konflik satwa di Aceh Selatan.
Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Pj. Bupati juga menegaskan bahwa penyelesaian konflik satwa ini menjadi prioritas utama bagi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. Beliau menyampaikan apresiasi atas respons positif Kementerian LHK dalam menanggapi masalah ini.
Sementara itu, Dirjen KSDAE menegaskan komitmen Kementerian LHK untuk menyelesaikan konflik satwa dengan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan. Kementerian juga akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk pemangku kepentingan lokal, dalam upaya penyelesaian konflik tersebut.
Diharapkan dengan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan Kementerian LHK, konflik satwa di wilayah tersebut dapat diselesaikan secara efektif demi keberlangsungan ekosistem dan kesejahteraan masyarakat setempat, tutupnya.
Pewarta: Rian
