Nusantara

Pansus DPRD Sulsel Kunjungan ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

Admin
×

Pansus DPRD Sulsel Kunjungan ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri RI

Sebarkan artikel ini

MITRAPOL.com, Jakarta, – Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang tergabung dalam Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan konsultasi ke Direktorat Produk Hukum Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia pada hari Senin, (27/Mei/ 2024).

Kunjungan ini bertujuan untuk memperoleh koreksi, saran, dan tanggapan terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tengah dibahas. Adapun rombongan diterima langsung oleh Ramandika Suryasmara, SH, MH (Pejabat Fungsional pada Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri)

Adapun materi Ranperda yang dikonsultasikan adalah, Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak, Ranperda tentang Pengelolaan Terumbu Karang, Ranperda tentang Pendidikan Akhlak Mulia, Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Agribisnis Sulawesi Selatan menjadi Perusahaan Umum Daerah Sulsel Agro.

Tutrut Hadir Ketua ibu Ketua DPRD Sulsel Andi Ina Kartika Sari, “Melalui konsultasi hari ini, kami berharap masukan yang ada dapat menyempurnakan draft dari Ranperda yang kami bahas, ungkpanya

“Bahwa terkait pendanaan dari APBD kabupaten/kota tidak dimungkinkan dan terkait sanksi bisa sepanjang tidak keluar dari aturan yang berlaku. “Apakah provinsi bisa mengatur terkait kader posyandu di kabupaten/kota? Tidak dimungkinkan mengatur terkait kabupaten/kota, sehingga yang dimungkinkan adalah koordinasi,” Jelasnya dari pihak kemendagri

Ia juga menambahkan “Sekaitan dengan tidak ditanggungnya biaya oleh BPJS terkait kesehatan ibu dan anak, hal itu bukan menjadi kewenangan dari pemerintah daerah tetapi kebijakan dari pusat.” Tandas ia.

Dalam sesi pembahasan Ranperda tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat, Ketua Pansus Januar Jaury menyatakan, “Rancangan ini sudah mengambil intisari dari semua naskah akademik sehingga dalam pembahasan kami coba memaksimalkan peran publik. Terumbu karang ini salah satu elemen penting di laut. Kami mencoba mengoptimalkan peran pemerintah provinsi di ruang kewenangan tata laut khususnya sebaran terumbu karang di Sulawesi Selatan dengan tingkat kerusakan 70% yang sangat mempengaruhi hasil produksi laut dan mata pencarian masyarakat pesisir.” Jelas januar

Pembahasan dilanjutkan dengan Ranperda tentang Pendidikan Akhlak Mulia,Anggota Pansus, Bu Vonny, menanyakan, apakah bisa memasukkan poin yang mewajibkan Dinas Pendidikan untuk menjadikan mata pelajaran yang mengandung muatan lokal di tingkat SMA/SMK.

Pejabat Kemendagri, Pak Dhika, menanggapi bahwa muatan lokal terkait bahasa daerah perlu disesuaikan dan menyarankan perubahan judul Ranperda.

Untuk Ranperda tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusda Agribisnis menjadi Perumda Sulsel Agro, sebelum dilakukan perubahan bentuk badan hukum perlu dilengkapi dokumen analisa investasi dan rencana bisnis, apakah kita memilih Perumda atau perseroda, hal ini dikembalikan lagi kepada Gubernur dengan berpatokan pada modal pemerintah daerah.

Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menutup pertemuan dengan harapan bahwa tiga Ranperda bisa segera diselesaikan dan Ranperda Perusahaan Umum Daerah Sulsel Agro dapat selesai tahun ini, mengingat ini akan menjadi utang dari masa jabatan mereka. “Ini penting dan segera diselesaikan, jika tidak, bisa jadi catatan dari kami DPRD,” ujarnya.

Semoga konsultasi ini dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi penyempurnaan Ranperda yang tengah dibahas oleh DPRD Sulsel.

 

Pewarta : Ali Ghugunk

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *