MITRAPOL.com, Berau – Aktivitas yang disebut berkaitan dengan kegiatan pertambangan PT Kaltim Diamond Coal (KDC) di sekitar kawasan permukiman warga, Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, mendapat sorotan masyarakat.
Keluhan terutama menyangkut debu yang ditimbulkan kendaraan operasional serta lalu lintas kendaraan yang melintas di sekitar lingkungan tempat tinggal warga.
Di sisi lain, masyarakat mempertanyakan kepatuhan terhadap ketentuan lingkungan dan perizinan kegiatan yang berlangsung di kawasan tersebut.
Berdasarkan pantauan awak media, Senin (7/9/2026), terlihat aktivitas kendaraan yang disebut berkaitan dengan kegiatan PT KDC di lokasi yang berada tidak jauh dari permukiman warga.
Sejumlah warga mengaku terganggu dengan debu yang muncul akibat aktivitas kendaraan yang keluar-masuk kawasan tersebut.
Salah seorang warga mengatakan debu dari kendaraan terbawa hingga masuk ke rumah.
“Mobil yang baru dicuci keluar-masuk, kemudian debunya masuk ke rumah,” ujar warga tersebut.
Selain persoalan debu, kondisi jalan yang dilalui kendaraan operasional juga menjadi perhatian.
Warga berharap setiap kegiatan di sekitar permukiman memperhatikan keselamatan, kenyamanan, serta dampaknya terhadap lingkungan.
Untuk memastikan informasi tersebut, awak media meminta keterangan Ketua RT setempat di kawasan Perapatan, Kecamatan Tanjung Redeb.
Ketua RT membenarkan adanya aktivitas di lokasi yang disebut berkaitan dengan PT Kaltim Diamond Coal.
Namun, keterangan tersebut belum menjelaskan secara rinci mengenai dasar kegiatan, status perizinan, maupun dokumen lingkungan yang menjadi dasar operasional.
Kondisi tersebut kemudian memunculkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat, terutama mengenai pengelolaan dampak debu dan lalu lintas kendaraan di sekitar permukiman.
Kedekatan aktivitas yang disebut berkaitan dengan pertambangan dengan kawasan tempat tinggal warga membuat aspek perizinan dan pengelolaan lingkungan menjadi perhatian.
Masyarakat mempertanyakan apakah seluruh perizinan yang dipersyaratkan telah dipenuhi, apakah dokumen lingkungan sesuai dengan aktivitas dan lokasi operasional, serta bagaimana pengawasan pemerintah terhadap potensi dampak lingkungan.
Warga juga berharap pengelola kegiatan mengambil langkah konkret untuk mengurangi debu dan dampak lalu lintas kendaraan terhadap masyarakat sekitar.
Pertanyaan tersebut membutuhkan penjelasan resmi dari perusahaan maupun instansi pemerintah yang memiliki kewenangan.
Hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh keterangan resmi mengenai status perizinan, dokumen lingkungan, maupun bentuk pengawasan pemerintah terhadap aktivitas yang disebut berkaitan dengan PT KDC tersebut.
MITRAPOL juga masih mengupayakan konfirmasi langsung kepada PT Kaltim Diamond Coal untuk memperoleh penjelasan mengenai status kegiatan, dasar perizinan, dokumen lingkungan, serta langkah pengendalian debu dan lalu lintas kendaraan.
Perkembangan mengenai persoalan tersebut akan dipantau lebih lanjut, termasuk apabila terdapat keterangan resmi mengenai status perizinan, pemenuhan dokumen lingkungan, serta langkah pengawasan terhadap aktivitas di sekitar permukiman warga.
