MITRAPOL.com, JAKARTA – Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) melakukan nota kesepakatan atau memorandum of understanding (MoU) dengan Puluhan kepala daerah dan Dinas pendidikan dan Kesehatan, wujud peningkatan Pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang merata di bergai daerah di Indonesia. Kegiatan berlangsung di kantor BP2MI Pusat Pancoran Jakarta, (17/10/23).
Mewakili kepala BP2MI Benny Rhamdani sekretaris Utama (Sestama) Rinardi menyampaikan bahwa hari ini BP2MI telah melakukan Nota kesepakatan terhadap Institusi pemerintah baik Bupati, Walikota, Institusi Kesehatan Poltekkes. Poltekkes memiliki tanggung jawab yang nantinya bisa mencetak lulusan-lulusan yang kita kirimkan keluar Negeri. Karna peluang kerja di luar Negeri sangat besar sementara untuk di Indonesia masih sangat kecil untuk saat ini.
Lebih jauh Rinardi menjelaskan bahwa kalo kita lihat Literasi tahun 2023 Sampai tahun 2038, dimana masa-masa Bonus Demografi dan tahun 2038 sampai tahun 2045 masa-masa Indonesia memasuki Indonesia Emas. Tapi dengan Perekonomian yang merata. BP2MI tidak punya kewenangan untuk melatih, kami cuma membekali, contohnya dalam jam kerjanya PMI, gajinya berapa, kerja dengan siapa termasuk literasi keuangan dan majikannya, BP2MI harus tau sehingga sewaktu waktu bisa dihubungi.
Dan tugas utama dari Pemerintah Daerah dipasal 40 tugasnya Provinsi, pasal 41 tugas kabupaten kota, pasal 42 tugasnya pemerintah Desa undang-undang No. 18 2017 disitu jelas. Tanggung jawabnya memberikan pelatihan, sosialisasi, Edukasi, karna kalo ini gak dilakukan kita cuma manis aja gak ngapa-ngapain dan selamanya anak bangsa menjadi Korban dari Sindikat atau TPPO.
Inilah yang kita gaungkan dengan menggandeng beberapa Stakeholder agar kita bisa memanusiakan PMI pahlawan Devisa. Presiden Jokowi telah menyampaikan Lindungi PMI dari ujung Rambut sampai ke ujung Kaki.
Kita mendukung PMI seperti semboyan BP2MI “Berangkat Migran Pulang Juragan,” tutur Sestama Rinardi.
Bupati Pesawaran Dr. H. Dendi Ramadhona K., S.T., M.Tr.I.P. yang merupakan salah satu dari puluhan kepala daerah yang hadir menyampaikan bahwa ia hari ini melakukan Tanda Tangan Nota kepakatan bersama BP2MI dimana sebelumnya ada pembicaraan melalui BP3MI untuk meningkatkan kinerja kami di daerah dalam memberikan pelayanan dan perlindungan kepada PMI diseluruh Indonesia yang ada di wilayah kami.
Tadi juga kami sudah berdiskusi lanjut Dendy bagaimana mengelola pelayanan, perlindungan kepada Pekerja Migran kita, melalui Portal Inovasi yang telah di Launching BP2MI. Kami juga membahas baik Bupati dan Stakeholder lainnya bagiamana meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada calon atau CPMI dan juga yang sedang Bekerja hari ini. Dan juga mengantisipasi bagaimana mengelola yang memang selama ini dari tahun ke tahun yang berangkat Non-prosedural.
“Mungkin tidak tercatat di BP2MI dan kita terus melakukan pendekatan di lingkungan wilayah kami masing-masing. Mungkin inilah langkah baik dari BP2MI melibatkan Pemda dan pemangku kepentingan lainnya demi memberikan pelayanan dan perlindungan kepada PMI baik akan mau berangkat atau yang sedang Bekerja,” tutup Bupati Pesawaran Dendy Ramadhona.
Pewarta : Yape
