MITRAPOL.com, Jakarta – Universitas Borobudur dengan bangga menggelar sidang terbuka promosi doktor di bidang Ilmu Hukum dan sukses digelar, Leti Ratna Kusumawati, SKM.,MARS, salah satu mahasiswi yang mengikuti Program Doktor tersebut yang berlangsung di Auditorium Universitas Borobudur, Jakarta, Kamis (17/10/24).
Leti Ratna Kusumawati, mahasiswi Program Doktor Ilmu Hukum, resmi meraih gelar Doktor setelah berhasil mempertahankan disertasinya yang berjudul, “Kepastian Hukum Standarisasi Harga Produk Alat Kesehatan Guna Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan”.
Acara tersebut dihadiri oleh para akademisi, pejabat universitas, serta keluarga besar Leti Ratna Kusumawati juga pimpinan Puskesad.
Sidang promosi doktor ini dipimpin oleh Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc, Rektor Universitas Borobudur, yang juga bertindak sebagai ketua sidang. Sidang tersebut dihadiri oleh Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M, yang bertindak sebagai promotor, serta Dr. Tina Amelia, S.H., M.H sebagai ko-promotor. Dewan penguji sidang doktoral ini terdiri dari akademisi terkemuka, yakni Dr. Chandra Yusuf, S.H., LLM., MBA, Dr. Ida Kurnia, SH, MH, dan Prof. Dr. ST Laksanto Utomo, S.H., M.Hum., yang memberikan masukan kritis serta pertanyaan untuk menguji keabsahan dan kedalaman penelitian Leti.
Disertasi Leti Ratna Kusumawati yang berjudul “Kepastian Hukum Standarisasi Harga Produk Alat Kesehatan Guna Tercapainya Kesejahteraan Masyarakat dan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan” menyoroti pentingnya regulasi yang jelas dan standar harga alat kesehatan di Indonesia. Latar belakang penelitian ini adalah ketidakadilan distribusi alat kesehatan yang terjadi akibat ketidakpastian harga, yang berdampak pada perbedaan kualitas pelayanan kesehatan antara daerah perkotaan dan pedesaan.
Dalam penelitian ini, Leti menggaris bawahi bahwa pemerintah harus memiliki kerangka hukum yang kuat untuk memastikan standarisasi harga alat kesehatan, sehingga akses terhadap peralatan kesehatan yang berkualitas bisa lebih merata. Penelitian ini juga menekankan bahwa regulasi harga yang baku akan meningkatkan efisiensi penggunaan APBN, memastikan bahwa dana yang dialokasikan untuk kesehatan dapat digunakan secara optimal untuk pengadaan alat kesehatan yang sesuai dengan standar nasional.
Melalui pendekatan penelitian hukum normatif yang didukung oleh wawancara dan studi pustaka, Leti menemukan bahwa tanpa standarisasi harga, terjadi perbedaan harga alat kesehatan yang signifikan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas layanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat. Disparitas harga ini sering kali membuka peluang bagi terjadinya monopoli oleh perusahaan besar, yang mempersulit perusahaan kecil untuk bersaing di pasar. Oleh karena itu, Leti menekankan bahwa regulasi yang pasti akan menciptakan pasar yang lebih sehat dan kompetitif, dengan harga alat kesehatan yang lebih transparan dan terjangkau. Standarisasi harga alat kesehatan juga menjadi solusi untuk mencegah ketidakadilan akses, terutama bagi daerah terpencil yang sering mengalami keterbatasan fasilitas kesehatan.
Selain pentingnya standarisasi harga, disertasi ini juga membahas kepastian hukum dalam proses pengadaan alat kesehatan, yang melibatkan pengawasan yang ketat serta adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang jelas.
Kepastian hukum ini akan membantu mengurangi ketidakpastian di pasar, menciptakan transparansi, dan mendorong akuntabilitas dalam pengadaan alat kesehatan. Dengan demikian, Leti merekomendasikan agar pemerintah segera menetapkan regulasi khusus yang mengatur standarisasi harga alat kesehatan dengan memperhatikan aspek keadilan dan efisiensi. Disertasi ini diharapkan menjadi kontribusi penting bagi perkembangan hukum kesehatan di Indonesia, serta menjadi landasan bagi pengambil kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih baik guna memastikan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh wilayah Indonesia.
Sidang yang berlangsung lebih dari satu jam ini juga mencakup sesi tanya jawab dari para penguji. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh penguji berfokus pada urgensi regulasi dalam pengadaan alat kesehatan, implementasi kebijakan harga tertinggi, serta tantangan yang dihadapi dalam memformulasikan kebijakan harga yang efektif dan adil.
Leti menjawab setiap pertanyaan dengan penuh percaya diri menunjukkan penguasaan yang mendalam atas topik yang ditelitinya.
Promotor Leti, Prof. Dr. H. Faisal Santiago, S.H., M.M, dalam sambutannya menyatakan kebanggaannya atas pencapaian Leti.
“Ya, kepada saudara Leti gelar Doktor bukanlah akhir dari pencapaian namun tentunya ikut mengatasi permasalahan Bangsa dan negara serta kemajuan Ilmu pengetahuan, gelar Doktor yang sesungguhnya bukan akhir dari sebuah penyelidikan tapi sebaliknya pendidikan doktor pintu masuk menjelajah dunia ilmu pengetahuan yang lebih luas, Selamat atas gelar Doktornya, ingat jaga nama Almamater Universitas Borobudur,” ungkap Rektor Prof. Ir. H. Bambang Bernanthos, M.Sc.,
Disertasi Leti Ratna Kusumawati telah melalui serangkaian penelitian yang mendalam, dengan pendekatan yuridis normatif yang digabungkan dengan wawancara dan studi lapangan untuk mendukung data penelitian.
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa regulasi standarisasi harga sangat dibutuhkan untuk mengurangi ketimpangan akses alat kesehatan berkualitas. Leti juga mengusulkan agar regulasi harga ini melibatkan sinergi antara pemerintah, industri alat kesehatan, dan lembaga terkait untuk menciptakan pasar yang transparan dan adil bagi semua pihak.
Pada akhir sidang, Leti dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude dan ia secara resmi menyandang gelar Doktor Ilmu Hukum dari Universitas Borobudur.
Dalam sambutan penutupnya, Leti mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung perjalanan akademiknya.
Pewarta : Yape Gulo
