MITRAPOL.com, Bekasi Jabar – Agenda kegiatan Bupati Kabupaten Bekasi Ade Kuswara Kunang menekankan empat isu skala prioritas program sebagai dasar penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi 2025–2029. Keempat bidang tersebut meliputi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan ketenagakerjaan. Hal tersebut disampaikan Ade saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD 2025–2029 di Gedung Swatantra Wibawa Mukti, Kompleks Pemkab Bekasi, Cikarang Pusat, Senin (5/5/2025).
Kegiatan yang dihadiri Ketua DPRD Ade Sukron, Sekretaris Daerah Dedy Supriyadi, para asisten daerah, kepala perangkat daerah, serta camat se-Kabupaten Bekasi.
Dalam kesempatan ini pada kata sambutannya Bupati Ade menyampaikan.”Bahwa ada empat poin bidang skala prioritas program pada RPJMD 2025-2029 yang secara optimis dirinya meyakini bahwa RPJMD di empat poin skala prioritas akan menjadi dasar untuk mewujudkan visi Kabupaten Bekasi yang Bangkit, Maju, dan Sejahtera,” tegasnya
Lebih lanjut lewat paparannya Ia menegaskan bahwa penyusunan RPJMD harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan arah pembangunan nasional, termasuk visi Presiden RI H. Prabowo Subianto yaitu Asta Cita di segala lini sektor bidang pemerataan pembangunan.
Ditambahkan dalam penjelasannya bahwa bidang infrastruktur, Pemkab Bekasi saat ini tengah memprioritaskan normalisasi sungai, pembangunan bendungan, dan penertiban bangunan liar. Dengan gamblang dan jelas Ade menyebutkan bahwa penertiban dilakukan secara hati-hati agar tidak menimbulkan dampak sosial yang luas, terutama terkait banjir yang kerap terjadi setiap tahun, hal ini di karena kan banyak titik serapan air yang tertutup beton, dan ini perlu ditangani dengan serius, ungkapnya.
Ia juga menyoroti sejumlah pembangunan perumahan dan ruko yang tidak sesuai dengan tata ruang dan tidak dilengkapi analisis dampak lingkungan. Untuk itu, Pemkab Bekasi telah bekerja sama dengan Balai Besar Wilayah Sungai, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat dalam penertiban bangunan liar di sepanjang daerah aliran sungai dengan koordinasi dan kolaborasi serta bersinergi semua pihak terkait tentunya.
Ade berharap penataan kawasan sungai ke depan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik, seperti pembangunan trotoar hingga area UMKM.
“Setelah penertiban, kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dan DPRD untuk memanfaatkan kawasan tersebut bagi masyarakat, misalnya dengan membuat trotoar atau foodcourt untuk pelaku UMKM,” jelasnya.
Di bidang kesehatan, Ade mendorong penambahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) agar pelayanan kesehatan semakin merata. Saat ini Kabupaten Bekasi baru memiliki dua RSUD yang dinilai belum mencukupi dari sisi jarak dan jumlah penduduk, dan Saya minta ke Pak Sekda untuk segera diagendakan agar bisa ditambah satu atau dua RSUD untuk pembangunan RSUD dan tentunya kita lakukan dengan berkoordinasi juga dengan para legislatif, apakah nanti lokasinya di wilayah utara atau selatan Kabupaten Bekasi untuk penambahannya, pungkasnya.
Pewarta : Ono
