MITRAPOL.com, Jakarta – Jenderal Dudung Abdurrachman kembali menjadi sorotan setelah muncul tuduhan terkait program rumah prajurit TNI AD.
Namun, analis politik dan pemerhati sosial, Nasky Putra Tandjung, menegaskan bahwa isu tersebut tidak berdasar dan sarat muatan politik.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (11/8/2025), Nasky mengecam keras framing negatif, narasi sesat, serta tuduhan sepihak yang dialamatkan kepada Penasehat Khusus Presiden RI Bidang Pertahanan Nasional itu.
“Menyebarkan informasi tanpa data dan bukti sahih merupakan bentuk penghakiman sepihak yang berbahaya,” tegas Nasky.
Pendiri Nasky Milenial Center tersebut mengajak seluruh masyarakat agar tidak terprovokasi isu yang tidak memiliki dasar fakta.
Menurutnya, kritik dalam demokrasi adalah hal wajar, tetapi harus disampaikan dengan data valid dan argumentasi yang logis.
Nasky menjelaskan, kebijakan program rumah prajurit TNI AD yang menjadi polemik sebenarnya bukan berasal dari masa kepemimpinan Jenderal Dudung sebagai KSAD, melainkan dari periode pejabat sebelumnya.
Justru, Dudung berperan aktif dalam menata, mengoordinasikan, dan menyelesaikan masalah tersebut agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi prajurit sesuai aturan yang berlaku.
Selama menjabat KSAD, Jenderal Dudung dikenal fokus pada kesejahteraan prajurit. Pada tahun 2021, ia berhasil menyelesaikan pembangunan 1.020 unit rumah dinas tipe K-45, 62 unit rumah dinas tipe K-70, dan sembilan unit rumah susun, selain berbagai peningkatan sarana dan prasarana di satuan TNI AD.
Nasky memandang serangan terhadap Dudung sebagai bagian dari upaya melemahkan struktur pendukung pemerintah.
“Secara tidak langsung, ini adalah upaya sistematis menggoyang legitimasi program kerja pemerintah melalui jalur non-formal,” ujarnya.
Ia juga mengingatkan masyarakat untuk waspada terhadap kabar bohong, opini tendensius, dan provokasi yang berpotensi memecah belah persatuan.
“Demokrasi sejati hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan di atas fitnah yang dibungkus opini,” pungkasnya.
