MITRAPOL.com, Jakarta – Menjelang Kongres Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), isu intervensi pemerintah kembali menjadi sorotan.
Penggunaan fasilitas Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK) milik Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) di Bekasi dinilai sebagian pihak sebagai bentuk campur tangan pemerintah.
Namun, Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun, menegaskan bahwa penggunaan fasilitas tersebut semata-mata dukungan teknis agar kongres berjalan lancar, bukan bentuk intervensi.
“Sejak awal wacana percepatan kongres, Wakil Menteri Komdigi Nezar Patria justru menekankan agar independensi PWI terjaga. Pemerintah hanya ingin kongres lancar tanpa intervensi,” ujar Hendry di Jakarta, Jumat (22/8).
Lebih lanjut, Hendry mengungkap adanya upaya sebagian pihak menggiring opini bahwa ada calon yang dianggap sebagai “wakil resmi” pemerintah dalam pemilihan Ketua Umum PWI mendatang.
“Saya dapat laporan, ada yang bilang calon X harus didukung karena itu keinginan pemerintah. Bahkan disebut akan ada konsekuensi bila tidak dipilih,” katanya.
Mantan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022 itu memastikan bahwa hasil pengecekan ke sejumlah pejabat pemerintah membuktikan tidak ada arahan resmi terkait dukungan kepada kandidat tertentu.
“Kalau ada oknum memberi dukungan pribadi, itu bukan sikap pemerintah,” tegas Hendry.
Selain isu dugaan intervensi pemerintah, Hendry juga menyinggung adanya tekanan dari sebuah grup media besar kepada sejumlah Ketua PWI Provinsi.
Menurutnya, ada arahan dari atasan di grup media tersebut agar memilih calon tertentu.
“Aneh sekali. Apa kontribusi mereka untuk PWI? Nggak ada. Jadi jangan ngerecokin organisasi wartawan,” ungkapnya.
Hendry menekankan bahwa urusan bisnis media tidak boleh dicampuradukkan dengan urusan organisasi profesi.
PWI sebagai organisasi wartawan harus menjaga kemandirian agar anggotanya dapat memilih secara bebas tanpa tekanan pihak manapun.
“Sebagai orang media, mestinya sadar jangan cawe-cawe menjagokan calon,” tegasnya lagi.
Kongres PWI sendiri dijadwalkan berlangsung di BPPTIK, Jababeka, Kabupaten Bekasi, pada 29–30 Agustus mendatang.
Utusan dari 38 provinsi serta cabang khusus Solo akan hadir untuk memilih Ketua Umum dan Ketua Dewan Kehormatan PWI Pusat periode 2025–2030.
Agenda ini dipandang krusial karena sebelumnya sempat muncul Kongres Luar Biasa (KLB) tandingan yang menimbulkan kesan adanya dualisme.
Kondisi tersebut membuat organisasi wartawan tertua dan terbesar di Indonesia dengan lebih dari 30 ribu anggota itu mengalami perpecahan sekaligus menyulitkan roda organisasi menjalankan program kerja. ***
