MITRAPOL.com, Jakarta — Ketua Umum Presidium Persatuan Nusantara Indonesia (PNI), Dr. Jan S. Maringka, SH, MH, menyambut positif meredanya aksi-aksi unjuk rasa yang sebelumnya berujung anarkis dan menelan korban jiwa. Menurutnya, kondisi yang mulai kondusif menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia pada dasarnya menolak kekerasan dan vandalisme.
“Kami, Presidium PNI, mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan situasi kondusif, aman, dan terkendali dengan melibatkan TNI. Aksi kekerasan serta perusakan fasilitas umum harus dicegah dan ditindak tegas secara terukur,” ujar Jan Maringka, mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejagung RI periode 2017–2020, dalam keterangannya kepada media, Selasa (2/9/2025) di Jakarta.
Seruan Persatuan Pasca Unjuk Rasa
Jan menilai memanasnya situasi politik belakangan ini dipicu berbagai faktor, termasuk lemahnya fungsi pengawasan DPR yang memicu ketimpangan di tengah perayaan 80 tahun Kemerdekaan Indonesia. Namun, ia menekankan bahwa pasca kericuhan, seluruh elemen bangsa perlu kembali menjaga persatuan dan kedamaian.
“Kita semua memiliki tanggung jawab moral untuk menciptakan suasana kondusif demi kemajuan demokrasi. Presidium PNI siap menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa,” jelasnya.
Jan mengingatkan, seluruh masyarakat harus waspada terhadap upaya adu domba yang dapat merusak tatanan demokrasi. “Aksi menyampaikan aspirasi boleh saja, tapi harus dilakukan secara tertib, damai, dan berkeadaban sesuai nilai-nilai Pancasila,” tambahnya.
Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran
Presidium PNI juga menyerukan agar semua pihak mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang tengah bekerja keras dengan program Asta Cita menuju visi Indonesia Emas 2045.
“Marilah kita rawat demokrasi, menjaga persatuan bangsa, dan memajukan negara. Kita harus menghormati pemerintahan yang sah, serta bersama mendorong dialog yang konstruktif dan solutif,” tegas Jan yang juga pernah menjabat Inspektur Jenderal Kementan 2021–2023.
Evaluasi dan Tindakan Tegas
Dalam kesempatan yang sama, Jan menyinggung rentetan aksi massa yang berujung bentrok di beberapa daerah, termasuk Jakarta, Makassar, dan Yogyakarta, yang menyebabkan korban jiwa. Ia menilai adanya kevakuman pengendali keamanan sehingga aparat terkesan bekerja sendiri menghadapi amuk massa.
“Ke depan, semua kebijakan harus ditempatkan pada kepentingan rakyat. Evaluasi penting dilakukan agar tindakan aparat tetap tegas namun terukur,” katanya.
Ia juga memperingatkan bahwa ketidakstabilan sosial politik bisa berdampak luas pada pasar saham, nilai tukar rupiah, hingga iklim investasi. “Krisis politik bisa memicu krisis ekonomi multi-sektoral, seperti yang pernah terjadi pada 1998,” ujarnya.
Sikap Presiden Prabowo
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto menegaskan perintahnya kepada Kapolri agar menindak tegas pelaku pengerusakan dan penjarahan sesuai hukum. Menurutnya, aksi penyampaian pendapat harus dilakukan secara damai tanpa mengganggu ketertiban umum.
“Negara wajib hadir melindungi rakyatnya. Penyampaian aspirasi tidak boleh berujung anarkis atau menimbulkan korban jiwa,” tegas Prabowo.
