MITRAPOL.com, Jakarta — Mantan Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Hendry Ch Bangun, menyatakan tidak akan bergabung dalam jajaran kepengurusan PWI Pusat periode 2025–2030, walaupun demikian Hendry Ch Bangun tetap mendukung Ahmad Munir sebagai Ketua Umum terpilih untuk menjalankan tugasnya dengan amanah hingga akhir masa jabatan.
“Saya dihubungi dan diminta bergabung, tetapi saya memilih berada di luar struktur kepengurusan,” kata Hendry Ch Bangun kepada wartawan, Kamis (4/9/2025).
Hendry mengaku menghargai ajakan dari berbagai pihak yang mendorong dirinya untuk masuk ke dalam jajaran pengurus, termasuk usulan dari Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafidz. Namun, ia menegaskan memilih jalur berbeda dengan alasan pribadi.
Hendry menjelaskan ada dua pertimbangan utama yang membuatnya tidak bersedia masuk dalam struktur organisasi.
Pertama, meski di luar kepengurusan, ia merasa tetap dapat berkontribusi untuk PWI, sebagaimana pernah dilakukannya saat menjabat Anggota dan Wakil Ketua Dewan Pers periode 2019–2022. Saat itu, ia aktif membantu verifikasi media anggota PWI serta mendorong penyelenggaraan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) oleh Lembaga Uji PWI yang mendapat porsi terbesar dari APBN.
“Bagi saya, membantu media teman-teman PWI menjadi terverifikasi adalah wujud tanggung jawab moral, walau tidak menjadi pengurus,” ujarnya.
Kedua, Hendry mengaku tidak bisa bekerja bersama orang-orang yang pernah memfitnah dirinya dengan tuduhan penggelapan jabatan dan korupsi. Tuduhan tersebut telah dinyatakan tidak terbukti oleh Polda Metro Jaya melalui Surat Penghentian Penyelidikan (SP3) tertanggal 4 Juni 2025.
“Saya difitnah, dizalimi, dituduh korupsi, dan menyalahgunakan jabatan selama lebih dari setahun dengan pemberitaan masif dan sistematis. Terbukti tuduhan itu tidak benar. Namun mereka tidak pernah meminta maaf ataupun mengakui kesalahan. Bagaimana mungkin saya berada di satu kepengurusan dengan mereka,” tegasnya.
Hendry juga menyinggung pengalaman pahit saat dirinya didongkel dari kursi Ketua Umum PWI Pusat, yang menurutnya dilakukan secara sistematis oleh Dewan Penasehat, Dewan Kehormatan, dan sejumlah oknum pengurus. Ia berharap peristiwa serupa tidak terulang lagi dalam tubuh organisasi.
“Peristiwa itu membuat program kerja PWI berhenti dan merusak reputasi organisasi di mata masyarakat. Biarlah saya yang terakhir mengalaminya,” ucap Hendry.
Ia menekankan agar persaingan dalam PWI dilakukan dengan cara yang sehat dan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) organisasi.
“Kalau berambisi menjadi Ketua Umum PWI Pusat, gunakan cara-cara yang sehat sesuai PD/PRT PWI. Karena itu saya mendukung Ahmad Munir menjalankan tugasnya sampai selesai di tahun 2030, insya Allah. Semoga PWI semakin maju, mampu menjalankan fungsi sebagai organisasi wartawan, tidak hanya tertua dan terbesar, tetapi juga yang terbaik,” pungkas Hendry, yang pernah berkarier 34 tahun di Harian Kompas.
