MITRAPOL.com, Jakarta — Praktisi hukum Wedri Waldi, SH.,MH, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dalam menyikapi tragedi tewasnya Affan Kurniawan, salah seorang pengemudi ojek online (ojol), yang dilaporkan meninggal terlindas kendaraan taktis (rantis) Brimob saat aksi demonstrasi 28 Agustus 2025.
Menurut Wedri, peristiwa ini tidak bisa dianggap sekadar insiden teknis, melainkan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Ia menilai pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk investigasi independen dan reformasi institusi kepolisian.
“Presiden harus bertanggung jawab dan mengambil tindakan nyata. Bentuk tim investigasi independen, reformasi Polri, copot Kapolri, bebaskan demonstran yang ditahan, serta hentikan pendekatan represif terhadap rakyat,” tegas Wedri Waldi dalam keterangannya, Kamis (4/9/2025).
Wedri menambahkan, aparat negara seharusnya hadir untuk melindungi warga, bukan justru menjadi ancaman. Ia menyinggung kembali pesan Jenderal Hoegeng, sosok polisi teladan, yang menyatakan polisi sejatinya bertugas untuk rakyat.
“Polisi bukan untuk menindas, tapi untuk melindungi. Maka pertanyaannya, di mana perlindungan itu ketika rantis justru merenggut nyawa rakyat?” ujarnya.
Wedri menekankan bahwa tragedi ini menjadi ujian serius bagi Presiden Prabowo dalam kepemimpinan awal pemerintahannya. Ia mendesak agar presiden tidak ragu mengambil keputusan berani.
“Langkah pertama, copot Kapolri sekarang juga. Langkah kedua, lakukan reshuffle kabinet agar pemerintahan lebih solid. Presiden tidak boleh terjebak dalam kepentingan politik yang justru melemahkan,” kata Wedri.
Ia juga mengingatkan agar masyarakat tetap menyalurkan aspirasi dengan cara yang damai, bukan dengan tindakan anarkis. Menurutnya, aksi anarkis hanya akan merugikan rakyat sendiri dan bisa dimanfaatkan pihak tertentu untuk kepentingan politik jangka pendek.
Wedri menegaskan bahwa pemerintah harus menjunjung tinggi prinsip keadilan dan perlindungan terhadap warga negara. Tragedi tewasnya pengemudi ojol ini, kata dia, harus menjadi pelajaran agar pendekatan represif tidak lagi digunakan dalam menghadapi demonstrasi.
“Presiden harus berani memastikan demokrasi berjalan sehat, menghentikan pola kekerasan, dan menegakkan keadilan. Jika tidak, bangsa ini akan terus menjadi korban skenario politik yang tidak berpihak pada rakyat,” pungkasnya.
