Oleh : R. Haidar Alwi
Pendiri Haidar Alwi Institute (HAI)
MITRAPOL.com, Jakarta – Pernyataan resmi dari Istana terkait isu pergantian Kapolri menjadi langkah politik yang strategis sekaligus menunjukkan ketegasan pemerintah. Di tengah maraknya spekulasi yang beredar dan berpotensi merusak kepercayaan publik, klarifikasi ini menegaskan bahwa jabatan Kapolri bukanlah alat transaksi politik maupun bahan gosip yang bisa dipermainkan.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak tunduk pada tekanan opini, melainkan berpijak pada konstitusi dan logika penyelenggaraan negara. Tanpa adanya klarifikasi, rumor tersebut berpotensi merugikan Kapolri secara pribadi, mengganggu soliditas internal kepolisian, bahkan dimanfaatkan pihak tertentu sebagai manuver politik jangka panjang.
Pernyataan dari Istana sekaligus mematahkan upaya politik yang mencoba menggunakan isu ini sebagai sarana delegitimasi. Publik kini mendapat kepastian bahwa roda pemerintahan berjalan dengan prinsip kepastian hukum, bukan sekadar wacana. Pesan ini menjadi peringatan keras bagi pihak yang berusaha menciptakan instabilitas melalui penyebaran isu tidak berdasar.
Langkah cepat ini juga memperlihatkan komitmen pemerintah pada akuntabilitas. Bukan hanya bekerja, tetapi juga berani memberi penjelasan terbuka. Dalam iklim politik yang sarat manipulasi, ketegasan komunikasi menjadi bagian penting dalam menjaga kewibawaan negara. Dengan memilih menjawab isu secara terbuka dan berdasarkan fakta, Istana menutup ruang berkembangnya spekulasi liar.
Dengan demikian, klarifikasi ini bukan semata-mata bantahan, melainkan sebuah pernyataan politik yang tegas: kepemimpinan Polri berada di bawah kendali Presiden, bukan ditentukan oleh opini publik yang dibangun pihak berkepentingan. Inilah cerminan nyata dari kewibawaan negara.
