Oleh: Ridwan 98 – Ketua Umum GEMA PUAN
MITRAPOL.com, Jakarta – Parlemen Indonesia tengah memasuki fase baru. Di bawah kepemimpinan Puan Maharani, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diarahkan bukan sekadar menjadi lembaga pengesah, melainkan garda rakyat yang berperan aktif dalam mewujudkan filosofi sumitronomic ala Presiden Prabowo Subianto. Orientasi ekonomi ini menekankan pada kemandirian nasional, distribusi yang berkeadilan, serta peran kuat negara dalam memastikan pembangunan merata.
Di Senayan, Puan tampil sebagai penggerak reformasi legislatif. Dengan pengalaman politik yang panjang, ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara eksekutif dan legislatif agar visi pembangunan benar-benar menyentuh rakyat.
“Kenapa Mbak Puan disebut komando reformasi di legislatif? Karena proses APBN adalah jantung politik ekonomi bangsa. Tanpa DPR yang solid, visi sumitronomic akan sulit diwujudkan,” jelas Ridwan, aktivis 98 sekaligus loyalis Prabowo dan Puan.
Menurutnya, siklus pembahasan RAPBN merupakan momentum politik strategis, bukan hanya mekanisme teknis. Ia menekankan pentingnya keterlibatan rakyat dalam memastikan anggaran berpihak pada kepentingan publik.
Tahapan APBN 2026:
- Agustus 2025: Presiden menyampaikan Nota Keuangan & RAPBN 2026 ke DPR.
- September–Oktober 2025: Pembahasan RAPBN 2026 antara DPR dan pemerintah.
- Oktober 2025: RAPBN disahkan menjadi UU APBN 2026.
- 1 Januari 2026: APBN 2026 mulai berlaku.
Tradisi lama yang menempatkan DPR hanya sebagai “stempel” eksekutif kini mulai berubah. Dengan Puan di garis depan, pembahasan anggaran diarahkan lebih terbuka, disiplin, dan berpihak pada rakyat.
“Reformasi legislatif adalah prasyarat agar cita-cita keadilan sosial dalam sumitronomic Presiden Prabowo bisa terwujud. Puan mengawal disiplin politik anggaran di parlemen,” tegas Ridwan.
Praktisi hukum dan politik, Fredi Moses Ulemlem, menyebut langkah Puan sebagai terobosan penting. Menurutnya, parlemen harus menjadi lokomotif reformasi politik, bukan sekadar forum kompromi elite.
“Politik adalah pengabdian. Mbak Puan membawa arah baru. DPR kini hadir sebagai garda rakyat dalam menempatkan anggaran sebagai instrumen perjuangan sosial,” kata Fredi.
Hal senada disampaikan pengamat ekonomi, Romadhon Yakuza. Menurutnya, reformasi legislatif yang dikawal Puan menjadi syarat utama stabilitas makroekonomi sekaligus pemerataan kesejahteraan.
“APBN bukan hanya instrumen fiskal, melainkan juga alat distribusi kekuasaan dan kesejahteraan. DPR yang dipimpin Mbak Puan memastikan setiap rupiah anggaran memberi manfaat produktif bagi rakyat, bukan segelintir elite,” ujar Romadhon.
Ia menambahkan, konsistensi parlemen dalam menjalankan fungsi kontrol akan menjadikan APBN 2026 sebagai tonggak redistribusi ekonomi nasional, melanjutkan cita-cita reformasi 1998.
Dengan demikian, Puan Maharani bukan hanya simbol keberlanjutan politik, tetapi juga penanda transformasi DPR menjadi arena perjuangan rakyat. Reformasi legislatif yang ia pimpin menjadi momentum penting agar APBN tidak lagi sekadar angka, melainkan instrumen nyata untuk pemerataan pembangunan dari Sabang hingga Merauke, sejalan dengan visi sumitronomic Presiden Prabowo.
