MITRAPOL.com, Palembang – Forum Pemuda Untuk Transparansi (FP-UTR) mengunjungi Kantor Wali Kota Palembang pada Kamis (18/9/2025). Mereka menuntut agar Pemerintah Kota Palembang, terutama Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, secara resmi, terbuka, dan transparan mengumumkan seluruh proses seleksi serta hasil penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) Tahun 2025.
FP-UTR menekankan bahwa seluruh tahapan seleksi harus dilakukan dengan prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan kualitas profesional, tanpa adanya praktik favoritisme, nepotisme, atau diskriminasi.
Di samping itu, FP-UTR meminta kepada Wali Kota Palembang untuk memastikan semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mematuhi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 mengenai Keterbukaan Informasi Publik.
“Hak masyarakat, terkhusus pemuda di Kota Palembang, untuk mendapatkan informasi publik harus dihargai. Keterbukaan adalah kunci dalam menciptakan pemerintahan yang bersih, accountable, serta terhindar dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN),” ungkap perwakilan FP-UTR.
FP-UTR berharap Pemerintah Kota Palembang segera mengambil tindakan konkret agar proses seleksi PJLP 2025 dilaksanakan dengan cara yang terbuka, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Menanggapi hal ini, perwakilan Pemkot Palembang melalui Staf Ahli Riza Vahlepi menyatakan bahwa aspirasi FP-UTR mengenai transparansi dalam penerimaan PJLP Tahun 2025 akan disampaikan kepada pihak terkait.
