MITRAPOL.com, Jatinangor – Menjelang pelantikan pejabat akademik di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor, sejumlah tokoh masyarakat Jawa Barat menyampaikan harapan agar proses rotasi jabatan tetap mengedepankan asas profesionalisme, kinerja, serta memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.
Salah satunya datang dari Ketua Paguyuban Pasundan Cabang Kabupaten Sumedang, Apip Hadi Susanto, yang menegaskan bahwa IPDN sebagai institusi pemerintah harus menjadi teladan dalam tata kelola organisasi.
“Rotasi jabatan jangan sampai dipengaruhi faktor kedaerahan ataupun kelompok tertentu. Harus didasarkan pada kelayakan, kinerja, profesionalisme, dan proporsionalitas,” ujarnya, Senin (22/9/2025).
Lebih lanjut, Apip mengingatkan pentingnya menjaga nilai-nilai kasundaan dalam pengelolaan lembaga. “Silih asah, silih asih, silih asuh, jeung silih seungitan jeung papada jalmi perlu dipegang teguh dalam mengelola IPDN,” imbuhnya.
Menurutnya, Kementerian Dalam Negeri selaku induk IPDN diyakini tetap memegang prinsip tersebut. Apalagi, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi dikenal konsisten dalam mengutamakan nilai-nilai budaya Sunda dalam tata kelola pemerintahan dan lembaga.
“Harapan kami, mutasi pejabat IPDN tetap memperhatikan putra daerah yang memiliki rekam jejak baik dan profesional. Kami percaya Pak Rektor akan mempertimbangkan hal ini,” pungkasnya.
Suara Tokoh Masyarakat Jawa Barat
Di sisi lain, H. Rahmat, salah satu tokoh masyarakat Jawa Barat, menilai keberadaan putra daerah dalam jabatan akademik IPDN sangat penting untuk memperkuat koneksi sosial dan budaya lokal.
“Rektor atau pejabat yang berasal dari daerah setempat biasanya lebih memahami karakteristik, tantangan, serta kebutuhan masyarakat. Hal itu bisa membuat kebijakan yang dirancang lebih sesuai dengan kondisi lokal,” jelas Rahmat.
Menurutnya, kehadiran putra daerah dalam jabatan strategis juga dapat meningkatkan rasa bangga sekaligus memotivasi generasi muda daerah. “Selain itu, persepsi ketidakadilan akibat pejabat yang selalu dipilih dari luar daerah juga bisa dikurangi,” tambahnya.
Rahmat menekankan, rektor putra daerah cenderung memiliki hubungan lebih baik dengan pemerintah daerah sehingga dapat memperkuat sinergi pembangunan. Namun demikian, ia menegaskan bahwa kompetensi, rekam jejak akademik, visi kepemimpinan, dan integritas tetap menjadi faktor utama.
“Putra daerah memang penting, tapi bukan berarti mengabaikan kualitas. Profesionalisme tetap nomor satu,” tutupnya.
