MITRAPOL.com, Lebak, Banten — Sebanyak 27 dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Lebak, Banten, hingga kini belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Sertifikat tersebut merupakan salah satu syarat utama bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk dapat menyalurkan makanan kepada para penerima manfaat.
Kondisi ini menimbulkan perhatian publik, mengingat dapur-dapur tersebut berperan langsung dalam penyediaan makanan bagi sekolah dan kelompok masyarakat di wilayah Lebak.
Koordinator Wilayah BGN Kabupaten Lebak, Asep Royani, membenarkan bahwa masih banyak dapur MBG yang belum memenuhi ketentuan sertifikasi. Ia menjelaskan, proses penerbitan SLHS dilakukan secara bertahap dan memerlukan tahapan pelatihan bagi para penjamah makanan.
“Setiap dapur MBG wajib memiliki sertifikat kesehatan, salah satunya SLHS. Sejumlah dapur sudah mulai mengurusnya, namun prosesnya memang bertahap,” ujar Asep saat dikonfirmasi, Jumat (3/10/2025).
Dari total 27 dapur tersebut, lokasi SPPG tersebar di berbagai kecamatan, mulai dari wilayah selatan seperti Cihara, Wanasalam, Bayah, dan Banjarsari, hingga wilayah utara seperti Rangkasbitung, Cibadak, Warunggunung, Cimarga, Sajira, dan Cipanas.
Menurut Asep, pengawasan terhadap keamanan pangan kini semakin diperketat secara nasional. Selain SLHS, setiap dapur MBG juga diwajibkan memiliki Sertifikat Penjamah Makanan (Food Handler) serta Sertifikat Halal.
“Sudah ada tujuh dapur yang melaksanakan pelatihan penjamah makanan. Kami harapkan minggu depan dapur lainnya bisa menyusul agar seluruhnya memenuhi standar kelayakan pangan,” jelasnya.
Pihak BGN Lebak juga telah berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mempercepat penerbitan sertifikat keamanan pangan di seluruh dapur MBG. Upaya ini dilakukan agar seluruh makanan yang disalurkan benar-benar aman, sehat, dan layak konsumsi.
“Kami ingin semua dapur memenuhi standar keamanan pangan, sehingga makanan yang diberikan kepada penerima manfaat benar-benar terjamin kualitas dan keamanannya,” pungkas Asep.
