MITRAPOL.com, Teluk Wondama — Kepala Suku Nanimori, Elihut Urbon, bersama pemilik tanah hak ulayat, Ayub, membantah isi pemberitaan dari salah satu media daring yang menyebut adanya keresahan masyarakat terkait aktivitas tambang emas ilegal oleh PT Cidata Barat Papua di Distrik Kuriwamesa, Teluk Wondama, Papua Barat.
Dalam pemberitaan tersebut, perusahaan dan beberapa individu disebut melakukan aktivitas penambangan ilegal yang merusak lingkungan serta mencemari aliran Sungai Kindi. Namun, menurut Elihut, masyarakat tidak pernah merasa resah dengan kehadiran perusahaan tersebut.
“Kehadiran PT Cidata Barat Papua sejak Juli 2024 justru memberikan banyak manfaat untuk masyarakat, seperti bantuan renovasi gereja, pemasangan jaringan komunikasi Starlink, bantuan kesehatan, pendidikan, hingga dukungan saat ada kedukaan,” ujar Elihut Urbon kepada Mitrapol.com, Minggu (19/10/2025).
Ia menambahkan, perusahaan juga turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, termasuk mendukung acara peringatan HUT RI 2024 dan 2025. “Bantuan untuk renovasi dan perayaan Natal saja mencapai sekitar Rp400 juta,” katanya.
Masyarakat Tegaskan Tidak Ada Penolakan
Ayub, selaku pemilik tanah hak ulayat, juga menyampaikan keberatannya terhadap pemberitaan yang beredar. Ia menilai pemberitaan tersebut tidak mencerminkan kondisi lapangan yang sebenarnya.
“Tidak ada masyarakat yang resah dengan kehadiran PT Cidata Barat Papua. Saya sebagai pemilik tanah sudah menandatangani kesepakatan dan penyerahan wilayah untuk eksplorasi dan produksi melalui dewan adat,” ujarnya.
Elihut juga menyampaikan keberatan karena tidak pernah dimintai konfirmasi oleh media yang memuat berita tersebut. “Belum pernah ada wawancara atau konfirmasi kepada saya terkait aktivitas tambang di wilayah ini,” tegasnya.
Klarifikasi dan Tanggapan
Ia menilai pemberitaan berjudul “Rusak Lingkungan, Masyarakat Tutup Tambang Emas Illegal di Teluk Wondama” yang dimuat oleh lembaranpapua.com tidak mencerminkan praktik jurnalistik yang berimbang.
“Pemberitaan yang tidak sesuai fakta di lapangan dapat merugikan perusahaan dan masyarakat yang telah menerima manfaat,” ujarnya.
Hingga berita ini ditayangkan, pihak manajemen PT Cidata Barat Papua belum memberikan keterangan resmi terkait polemik pemberitaan tersebut.
