Oleh: Raja Parlindungan Pane
Koordinator Nasional Forum Wartawan Kebangsaan (FWK)
Ketua Dewan Redaksi BeritaBuana.com
MITRAPOL.com, Jakarta — Indonesia tengah berduka. Sejak 25 November 2025, tiga provinsi di Pulau Sumatera—Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh—dilanda banjir bandang dan longsor berskala besar. Kerusakan lingkungan yang parah memperburuk dampak bencana. Melihat skala kehancuran dan jumlah korban, sudah sepatutnya pemerintah menetapkan peristiwa ini sebagai bencana nasional.
Hingga Jumat (5/12), jumlah korban meninggal mencapai 867 orang, sementara 521 orang masih hilang dan 4.200 lainnya mengalami luka-luka. Data yang masih bersifat sementara ini disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, dalam konferensi pers pada Jumat sore.
Jumlah korban diperkirakan terus bertambah karena proses pencarian masih berlangsung hingga Minggu (7/12). Namun bencana ini tidak boleh dilihat sebatas angka. Di balik setiap nyawa yang hilang, terdapat duka mendalam dan masa depan keluarga yang terputus.
Sementara itu, ratusan ribu warga masih bertahan di lokasi pengungsian. Mereka sangat membutuhkan bantuan darurat. Berdasarkan laporan Pusdalops masing-masing provinsi, jumlah pengungsi tercatat, di Sumatera Utara: 51.433 jiwa, Aceh: 775.346 jiwa dan Sumatera Barat: 22.354 jiwa dengan total keseluruhan mencapai 849.133 jiwa (CNBC Indonesia, 5/12).
Bantuan evakuasi, logistik pangan, air bersih, kesehatan, hingga perlengkapan hidup mendesak diperlukan saat ini. Selain itu, pemerintah harus segera menyiapkan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi—mulai dari rumah warga, sekolah, kantor pemerintahan, hingga sarana transportasi seperti jalan dan jembatan.
Pemulihan kesehatan masyarakat pun perlu dilakukan secara terpadu oleh Kementerian Kesehatan, rumah sakit swasta, hingga lembaga-lembaga sosial. Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia (PKHI) bahkan bersiap menurunkan 200 hipnoterapis profesional untuk memberikan dukungan psikososial kepada para penyintas.
Ujian Besar untuk Pemerintahan Presiden Prabowo
Penanganan bencana ini menjadi ujian pertama skala besar bagi Presiden Prabowo Subianto—menguji ketangkasannya, strategi, kepedulian, hingga kemampuan manajemen sumber daya dan pendanaan nasional.
Namun lebih dari itu, ada isu penting yang harus menjadi perhatian: keadilan layanan kebencanaan. Bencana bisa terjadi di mana saja—hari ini di Sumatera, esok bisa di daerah lain. Setiap warga negara harus mendapatkan standar pelayanan yang sama, cepat, dan berkualitas.
Semua peralatan berat, armada darat, laut, dan udara yang selama ini dipamerkan dalam gelaran besar TNI maupun Polri harus siap dikerahkan kapan pun dibutuhkan untuk misi kemanusiaan.
Dalam diskusi Forum Wartawan Kebangsaan (FWK), muncul pertanyaan mendasar:
Apakah Presiden Prabowo mampu menunjukkan kepedulian yang adil dan merata bagi seluruh rakyat dalam situasi kritis ini?
Jika tidak, pemerintah bisa dianggap gagal dalam memberikan perlindungan sebagaimana mandat konstitusi.
Akar Masalah: Kerusakan Lingkungan dan Deforestasi
Kerusakan parah di kawasan Bukit Barisan memperburuk banjir bandang. Ribuan kayu gelondongan—yang diduga hasil pembalakan liar—terseret air bah dan menghantam pemukiman serta jembatan.
Penegakan hukum atas kejahatan lingkungan menjadi keharusan. Aparat harus mengusut tuntas jaringan pelaku, mulai dari illegal logging, korporasi penyebab deforestasi, hingga oknum yang terlibat dalam praktik perizinan yang bermasalah.
Publik menunggu:
- Siapa yang menjadi dalang pembalakan?
- Siapa mafia kayu?
- Siapa oknum yang melindungi mereka?
- Semua harus diusut dan diadili.
Inilah momentum bagi Presiden Prabowo untuk menunjukkan sikap tegas. Prabowo dikenal lantang berbicara soal nilai kebangsaan. Tetapi nilai itu akan kehilangan makna jika negara kalah oleh mafia hutan. Hingga kini, publik juga masih menunggu pernyataan resmi Presiden mengenai peran pembalakan liar sebagai pemicu bencana.
Menatap Ke Depan
Pembiaran kerusakan hutan hari ini adalah warisan bencana bagi generasi mendatang. Para menteri barangkali tidak cukup kuat menghadapi mafia pembalakan. Karena itu, presiden harus turun tangan langsung.
Rakyat menunggu langkah besar Presiden Prabowo Subianto.
Tidak boleh ragu. Tidak boleh lambat.
Negara harus hadir untuk rakyat yang sedang berduka.
Semoga.
