MITRAPOL.com, Sukabumi — Penanganan banjir Cijambe di Kelurahan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, kembali menuai sorotan warga. Bukan karena air yang surut, melainkan lantaran kesabaran masyarakat yang dinilai kian menipis akibat banjir yang berulang tanpa solusi permanen.
Keluhan tersebut disampaikan oleh Rizal Kifly (akrab disapa Boteng), Ketua RW 27 Kidang Kencana, dan Asep, Ketua RW 24 Badak Putih. Keduanya meluapkan kekecewaan melalui grup komunikasi resmi kelurahan yang diikuti unsur pemerintah setempat, mulai dari lurah, camat, hingga jajaran staf.
Dalam pesannya, Rizal mempertanyakan kinerja instansi terkait yang dinilai belum mampu menuntaskan persoalan banjir, meski struktur organisasi, sumber daya, dan fasilitas pemerintahan tersedia.
“Instansinya ada, tupoksinya ada, kantornya ada, bahkan mobil dinas juga banyak. Tapi kenapa banjir di Cijambe tidak pernah benar-benar selesai?” tulis Rizal dalam grup tersebut.
Banjir Berulang Sejak 2024
Banjir di Kampung Cijambe, yang berada di sekitar RW 27 Kidang Kencana dan RW 24 Badak Putih, telah berlangsung bertahun-tahun. Sejak banjir besar pada 2024, kondisi Tembok Penahan Tanah (TPT) yang jebol belum diperbaiki secara permanen. Setiap hujan deras turun, air kembali meluap dan merendam rumah warga.
Ironisnya, keluhan masyarakat kerap berujung pada jawaban normatif berupa imbauan untuk bersabar, tanpa kepastian tindak lanjut di lapangan.
Disoroti Soal Skala Prioritas Anggaran
Kekecewaan warga semakin memuncak ketika mereka membandingkan lambannya penanganan banjir dengan cepatnya realisasi berbagai kegiatan seremonial, seperti peringatan hari jadi daerah, bazar UMKM, bakti sosial, hingga gelaran kegiatan kreatif.
“Kalau untuk acara selalu ada anggarannya. Tapi untuk warga yang tiap hujan kebanjiran, kenapa tidak pernah jadi prioritas?” tulis Rizal.
Hingga berita ini diturunkan, tidak terdapat tanggapan resmi dari pihak kelurahan maupun kecamatan di grup komunikasi tersebut. Sikap diam ini dinilai warga sebagai bentuk ketidakpekaan terhadap persoalan yang mereka hadapi.
Asep menegaskan bahwa aspirasi warga telah berulang kali disampaikan melalui berbagai jalur, baik informal maupun formal. Namun, hingga kini belum ada penyelesaian nyata.
“Dari banjir 2024 sampai sekarang, TPT masih dibiarkan jebol. Jawabannya hanya sabar, sabar, dan sabar,” keluh Asep.
Dampak Nyata bagi Kehidupan Warga
Bagi masyarakat terdampak, banjir Cijambe bukan sekadar genangan air. Dampaknya dirasakan secara langsung dan berlapis, mulai dari rumah terendam, akses jalan terputus, aktivitas ekonomi lumpuh, hingga meningkatnya risiko penyakit.
Anak-anak kesulitan bersekolah, sementara lansia dan balita menjadi kelompok paling rentan. Setiap musim hujan tiba, warga kembali menghadapi trauma yang sama tanpa kepastian kapan persoalan tersebut akan berakhir.
Pengamat kebijakan publik di Sukabumi menilai kondisi ini sebagai potret klasik ketimpangan skala prioritas anggaran. Infrastruktur dasar kerap kalah pamor dibandingkan kegiatan yang bersifat seremonial dan mudah dipublikasikan.
“Kegiatan seremonial cepat terlihat hasilnya, sementara perbaikan drainase dan TPT adalah kerja sunyi yang dampaknya baru terasa saat hujan. Sayangnya, yang sunyi sering tidak diprioritaskan,” ujarnya.
Warga Desak Solusi Nyata
Warga Palabuhanratu menegaskan mereka bukan menolak kegiatan seremonial, namun menuntut keadilan dalam penentuan prioritas anggaran. Mereka berharap pemerintah daerah tidak hanya hadir saat kamera menyala, tetapi benar-benar turun tangan menyelesaikan persoalan banjir Cijambe secara permanen.
Adapun tuntutan warga meliputi:
- Audit teknis drainase dan aliran sungai
- Perbaikan permanen TPT
- Penganggaran berkelanjutan
- Transparansi perencanaan
- Dialog terbuka dengan warga terdampak
Bagi masyarakat, yang dibutuhkan bukan sekadar janji atau imbauan, melainkan tindakan nyata demi keselamatan dan martabat warga.
