MITRAPOL.com, Lebak, Banten – Sejumlah wartawan di Kabupaten Lebak diduga mengalami pengusiran saat hendak meliput Rapat Koordinasi (Rakor) pembahasan hunian sementara (Huntara) antara DPRD Lebak dan Pemerintah Kabupaten Lebak. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Badan Musyawarah (Bamus) DPRD Lebak, Rabu (14/1/2026).
Berdasarkan informasi yang dihimpun, oknum staf DPRD Lebak meminta para wartawan keluar dari ruangan dengan alasan rapat bersifat tertutup.
Salah satu wartawan media lokal Banten, Aldi, menyayangkan tindakan tersebut. Menurutnya, pelarangan peliputan bertentangan dengan prinsip keterbukaan informasi publik serta berpotensi menghambat kerja jurnalistik.
“Kami hanya menjalankan tugas jurnalistik untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Rapat ini membahas kebijakan publik yang menyangkut langsung nasib warga hunian sementara yang sudah enam tahun tinggal di tenda,” ujar Aldi saat ditemui di Gedung DPRD Lebak.
Aldi mengungkapkan, sebelum diminta keluar, dirinya sempat mempertanyakan alasan rapat digelar secara tertutup. Namun, menurutnya, pertanyaan tersebut tidak mendapatkan penjelasan.
“Saya sempat menanyakan mengapa rapat ini tertutup, tetapi tidak dijawab dan kami langsung diminta keluar dari ruangan,” katanya.
Pengalaman serupa juga dialami Misbah, wartawan Tribun, yang mengaku diusir oleh seorang staf perempuan DPRD Lebak saat akan meliput rakor tersebut.
“Keluar, keluar, tidak boleh masuk,” ujar Misbah, menirukan ucapan staf DPRD yang meminta dirinya meninggalkan ruangan.
Para wartawan menilai rapat koordinasi tersebut seharusnya dapat diakses media karena membahas kebijakan publik yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat, khususnya warga hunian sementara korban bencana yang hingga kini masih tinggal di tenda.
Hingga berita ini diturunkan, pihak wartawan masih berupaya mengonfirmasi DPRD Lebak untuk mendapatkan klarifikasi resmi terkait dugaan insiden pengusiran wartawan tersebut.
