MITRAPOL.com, Bandar Lampung – DPRD Provinsi Lampung menghadiri Kick Off Meeting Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2027 yang digelar Pemerintah Provinsi Lampung di Balai Keratun, Kamis (15/1/2026).
Kehadiran DPRD dalam kegiatan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran, sekaligus memastikan arah perencanaan pembangunan daerah disusun secara terukur, aspiratif, dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
Acara dihadiri Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan, serta Ketua DPRD Provinsi Lampung Ahmad Giri Akbar. Turut hadir anggota DPRD Abdul Aziz dan Sekretaris DPRD Descatama Paksi Moeda, beserta jajaran pejabat eselon II pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Lampung.
Dalam kesempatan tersebut, Ahmad Giri Akbar menyatakan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dan penurunan angka kemiskinan hingga 5 persen, sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD menjadi kunci utama keberhasilan perencanaan pembangunan.
Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD) dan DPRD guna memastikan program yang dirancang benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, ia menilai program nasional makan bergizi gratis memiliki potensi dalam menekan angka kemiskinan, terutama apabila melibatkan tenaga kerja dari keluarga prasejahtera.
Berdasarkan paparan Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung, persentase penduduk miskin pada September 2024 tercatat sebesar 10,62 persen, menunjukkan tren penurunan dibandingkan Maret 2024 dan Maret 2023.
Sementara itu, Gubernur Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi pada optimalisasi potensi ekonomi daerah. Ia menyebut target pertumbuhan dan penurunan kemiskinan hanya dapat dicapai melalui penguatan investasi serta sektor produktif, tidak semata bergantung pada belanja APBD.
DPRD Provinsi Lampung menegaskan perlunya keselarasan perencanaan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar RKPD Tahun 2027 tersusun secara terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan dalam mendukung pengentasan kemiskinan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Lampung.
