MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung memperkuat langkah pengendalian inflasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri 2026. Hal tersebut ditandai dengan keikutsertaan Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan, dan Pembangunan, Bani Ispriyanto, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring dari Ruang Command Center Dinas Kominfotik Provinsi Lampung, Senin (19/1/2026).
Rapat tersebut dipimpin Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan diikuti oleh pemerintah daerah serta pemangku kepentingan terkait di seluruh Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir dalam arahannya meminta seluruh pemangku kepentingan, khususnya Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan, untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi lonjakan inflasi menjelang Ramadan dan Idul Fitri.
Berdasarkan data historis, inflasi pada periode Lebaran tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata inflasi bulanan. Pada Lebaran 2025, inflasi tercatat mencapai 1,6 persen, jauh di atas rata-rata bulanan yang berada di kisaran 0,30 persen.
“Kalau naik saja tidak apa-apa, tapi kalau naik keterlaluan sampai tiga sampai empat kali lipat, itu tidak wajar dan harus kita cegah. Satgas Pangan bersama TPID harus turun setiap minggu dan memastikan kondisi stok hingga ke gudang,” ujar Tomsi.
Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS), Pudji Ismartini, mengungkapkan bahwa berdasarkan data historis lima tahun terakhir, awal Ramadan hampir selalu diikuti dengan peningkatan inflasi.
“Komoditas yang konsisten memberikan andil inflasi terbesar pada momentum Ramadan adalah daging ayam ras, telur ayam ras, beras, minyak goreng, dan cabai rawit. Ini perlu segera diantisipasi karena Ramadan akan dimulai bulan depan,” jelas Pudji.
Ia menambahkan, Ramadan 2026 diperkirakan dimulai pada pertengahan bulan, berbeda dengan tahun sebelumnya yang dimulai di awal Maret. Kondisi ini berpotensi membagi tekanan inflasi ke dalam dua bulan, sehingga puncak inflasi kemungkinan bergeser ke bulan berikutnya.
Meski secara umum tren harga menunjukkan penurunan, BPS mencatat sejumlah komoditas mengalami kenaikan harga signifikan dan meluas pada minggu ketiga Januari 2026.
Salah satunya adalah bawang putih, yang tercatat mengalami kenaikan 1,88 persen dibandingkan Desember 2025. Kenaikan ini terjadi di 203 kabupaten/kota atau sekitar 56 persen wilayah Indonesia, dengan harga rata-rata sudah melampaui Harga Acuan Penjualan (HAP).
Selain itu, komoditas minyak goreng, khususnya produk Minyakita, juga menunjukkan tren kenaikan. BPS mencatat harga Minyakita di 393 kabupaten/kota telah melampaui Harga Eceran Tertinggi (HET), terdiri dari 98 wilayah di Pulau Jawa dan 295 wilayah di luar Pulau Jawa.
Sebaliknya, sejumlah komoditas hortikultura seperti cabai rawit dan bawang merah menunjukkan tren penurunan harga pada minggu ketiga Januari, masing-masing turun 10,91 persen dan 3,59 persen, meskipun rata-rata harganya masih berada di atas HAP.
