MITRAPOL.com, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat kebijakan ketahanan pangan nasional sebagai langkah strategis untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penguatan sektor pangan dinilai menjadi fondasi utama dalam menjaga stabilitas nasional di tengah dinamika global.
Sekretaris Utama Badan Pangan Nasional (BPN), Dr. Drs. Sarwo Edhy, S.P., M.M., M.H., menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan upaya fundamental untuk menjamin ketersediaan pangan yang aman, cukup, dan terjangkau bagi seluruh masyarakat Indonesia.
“Penguatan ketahanan pangan adalah kunci untuk memastikan seluruh rakyat Indonesia memiliki akses terhadap pangan yang berkelanjutan,” ujar Sarwo Edhy dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).
Ia menekankan bahwa kebijakan ketahanan pangan harus dirancang secara terpadu dan berbasis pada karakteristik wilayah. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya lokal, pola produksi, serta kebutuhan masyarakat yang berbeda, sehingga pendekatan kebijakan tidak dapat disamaratakan.
“Penguatan ketahanan pangan harus memperhatikan potensi sumber daya lokal agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat setempat secara berkelanjutan,” katanya.
Salah satu langkah strategis yang telah diambil pemerintah adalah penerbitan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2024 tentang penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal. Melalui kebijakan ini, masyarakat didorong untuk tidak hanya bergantung pada beras sebagai sumber karbohidrat utama.
Sarwo Edhy menyebutkan bahwa Indonesia memiliki sekitar 76 jenis komoditas karbohidrat alternatif yang berpotensi dikembangkan sebagai pengganti nasi, seperti singkong, jagung, sagu, dan umbi-umbian.
Dalam mendukung kebijakan tersebut, Badan Pangan Nasional melakukan pembinaan terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) industri pangan agar mampu memproduksi pangan alternatif berbasis sumber daya lokal. BPN juga aktif melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha terkait pengembangan industri pangan non-beras.
“Makan kenyang itu tidak harus nasi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sarwo Edhy menekankan bahwa kebijakan ketahanan pangan harus berorientasi pada penguatan pasokan dan stabilisasi harga, bukan bersifat politis. Pemerintah dituntut menunjukkan komitmen melalui peningkatan produksi, perbaikan infrastruktur distribusi, pembangunan sarana jalan, serta penyediaan fasilitas penyimpanan untuk memperpanjang masa simpan komoditas pangan.
Dalam upaya menjaga stabilisasi harga dan pasokan, Badan Pangan Nasional telah menjalankan berbagai program strategis. Hingga saat ini, BPN telah melakukan stabilisasi harga beras sekitar 900 ton, serta menjalankan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Jagung sebanyak 52.000 ton pada 2025, dengan target 500.000 ton pada 2026.
Selain itu, Gerakan Pangan Murah telah dilaksanakan di sekitar 13.200 titik yang tersebar di 38 provinsi untuk menjaga keterjangkauan harga bahan pangan bagi masyarakat.
BPN juga mencatat bahwa pada akhir Desember 2025, stok beras nasional mencapai 3,3 juta ton sebagai bagian dari upaya menjamin ketersediaan cadangan pangan strategis. Program pengentasan daerah rawan pangan pun menunjukkan hasil, dengan penurunan jumlah wilayah rawan pangan dari 83 kabupaten/kota menjadi 68 kabupaten/kota secara bertahap.
Sarwo Edhy menegaskan bahwa BPN optimistis kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dapat terus diperkuat guna menjaga stabilisasi 11 komoditas pangan strategis, di antaranya beras, jagung, kedelai, daging ayam, daging sapi atau kerbau, telur, ikan, bawang, dan cabai.
BPN juga mendukung penuh pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai dapat mendorong pemberdayaan petani dan pelaku usaha pangan, sekaligus memperkuat pembangunan desa melalui peningkatan produksi dan distribusi komoditas pertanian.
Menutup pernyataannya, Sarwo Edhy menegaskan bahwa ketahanan pangan merupakan fondasi utama bagi kemandirian bangsa.
“Kami yakin ketahanan pangan dapat terwujud melalui kemandirian dan kedaulatan pangan, dengan memastikan pangan yang aman, tertib, dan stabil bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.
Badan Pangan Nasional mengusung slogan “Bukan Pangan Namanya Kalau Tidak Aman”, sejalan dengan tugas dan fungsinya dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta stabilisasi pangan nasional sesuai amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
