MITRAPOL.com, Jakarta — Akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) kembali diperluas melalui kolaborasi antara Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Komunitas Warung Nusantara (KOWANTARA), dan Bank Jakarta Syariah.
Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) yang dirangkaikan dengan sosialisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bank Jakarta Syariah di Gedung Prasada Sasana Karya, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2/2026).
Kerja sama ini bertujuan memperluas akses pembiayaan berbasis syariah bagi anggota KOWANTARA yang tersebar di berbagai wilayah, khususnya pelaku usaha warung makan rakyat.
Divisi Mikro dan UMKM Bank Jakarta Syariah, Dedy Ahmadi, mengatakan pihaknya telah menyalurkan KUR sejak 2022 dengan tren yang relatif meningkat.
“Pada 2022 kami menyalurkan Rp265 miliar, meningkat menjadi Rp449 miliar pada 2023. Tahun 2024 sebesar Rp364 miliar, dan pada 2025 telah mencapai Rp237 miliar,” ujarnya.
Untuk 2026, Bank Jakarta Syariah menargetkan penyaluran KUR sebesar Rp300 miliar. Jika digabung dengan skema konvensional, total kuota pembiayaan dapat mencapai Rp800 miliar.
Dedy berharap pelaku UMKM, khususnya anggota KOWANTARA, dapat memanfaatkan peluang tersebut sesuai kriteria yang ditetapkan.
“Kami mendapat amanah agar penyaluran KUR tepat guna dan tepat manfaat. Karena itu, sosialisasi terus kami lakukan agar pelaku usaha memahami mekanismenya,” katanya.
Ketua KOWANTARA, Ir. Mukroni, menyebut warung makan rakyat seperti warteg memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat, khususnya di Jakarta.
Ia menilai kolaborasi ini tidak hanya soal pembiayaan, tetapi juga transformasi digital.
“Kami mendorong konsep ‘cemu-muah’: cepat, mudah, murah, aman, dan handal. Digitalisasi penting agar UMKM bisa naik kelas,” ujarnya.
Mukroni mengakui tingkat adopsi digital di kalangan anggota KOWANTARA masih di bawah lima persen. Karena itu, edukasi dan literasi digital menjadi prioritas agar pelaku usaha memiliki rekam jejak keuangan yang lebih baik untuk mengakses pembiayaan.
Ia juga mengapresiasi skema KUR Bank Jakarta Syariah yang menawarkan margin kompetitif sekitar 6 persen.
“Kami berharap pembiayaan ini dimanfaatkan untuk pengembangan usaha, bukan konsumtif,” tegasnya.
Selain pembiayaan, kolaborasi juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui jalur pendidikan.
KOWANTARA bersama STIAMI membuka akses pendidikan tinggi bagi pelaku UMKM melalui program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), yang memungkinkan pelaku usaha melanjutkan pendidikan dengan sistem lebih fleksibel, termasuk pembelajaran daring dan dukungan beasiswa.
Rektor STIAMI, Sylviana Murni, menyatakan komitmen kampus dalam mendukung pendidikan berbasis kerakyatan.
“Kita naikkan tingkatnya, bukan hanya sekolah rakyat, tapi kampus rakyat,” ujarnya.
Kolaborasi lintas sektor ini diharapkan dapat memperkuat ekosistem UMKM melalui pembiayaan, digitalisasi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.
