MITRAPOL.com, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menegaskan komitmennya untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana alam di wilayah Sumatera dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi bersama DPR RI di Gedung DPR RI, Rabu (18/2/2026).
Rapat tersebut membahas percepatan pemulihan infrastruktur di sejumlah provinsi terdampak, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kementerian PU hadir sebagai bagian dari Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam Sumatera yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri.
Menteri PU Dody Hanggodo menyampaikan bahwa progres penanganan menunjukkan capaian signifikan. Pada sektor layanan dasar, progres pemulihan air baku dan air bersih mencapai 71 persen, dengan 153 dari 176 unit Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) atau 87 persen telah kembali berfungsi.
Di sektor konektivitas, jalan dan jembatan nasional telah pulih 100 persen. Sementara jalan daerah mencapai progres 93 persen dan jembatan daerah 63 persen.
Pada sektor sumber daya air, sebanyak 25 dari 31 daerah irigasi terdampak tengah ditangani dengan progres 81 persen. Seluruh Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) terdampak juga telah ditangani sepenuhnya.
Adapun pembangunan 1.301 unit rumah hunian tetap saat ini mencapai progres rata-rata 64 persen dan ditargetkan rampung pada Februari 2026.
Menteri Dody mengungkapkan kebutuhan anggaran penanganan bencana periode 2025–2029 mencapai Rp73,98 triliun. Dari jumlah tersebut, Rp4,87 triliun dialokasikan untuk fase tanggap darurat dan Rp69,10 triliun untuk tahap rehabilitasi dan rekonstruksi.
Sebaran kebutuhan anggaran meliputi Aceh sebesar Rp39,59 triliun, Sumatera Utara Rp17,35 triliun, dan Sumatera Barat Rp17,03 triliun.
Ia menjelaskan, anggaran tanggap darurat 2026 sebesar Rp4,3 triliun semula diarahkan dapat memanfaatkan pos BNPB. Namun, sebagian program tetap berjalan karena kebutuhan mendesak di lapangan, termasuk penyediaan hunian sementara.
Selain percepatan pembangunan fisik, Kementerian PU mengoptimalkan program padat karya tunai (cash for work) sejak Desember 2025 sebagai bagian dari upaya pemulihan ekonomi masyarakat terdampak.
Program tersebut mencakup pembersihan kawasan terdampak lumpur dan perbaikan fasilitas pendukung. Di sejumlah daerah, masyarakat dilibatkan langsung dalam proses pembersihan sebelum material diangkut ke TPA yang telah diperbaiki.
Pada sektor pengendalian banjir dan sedimen, Kementerian PU mempercepat pembangunan 108 struktur sabo works yang terdiri atas 98 sabo dam dan 10 sand pocket. Infrastruktur tersebut dirancang untuk mengendalikan material dari hulu sungai serta melindungi kawasan hilir secara berkelanjutan.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dukungan terhadap percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi. DPR RI mendorong pemerintah memastikan kebutuhan masyarakat terdampak, baik yang masih berada di hunian sementara maupun hunian tetap.
DPR RI juga menyetujui tambahan anggaran tanggap darurat untuk mendukung pemulihan infrastruktur, fasilitas kesehatan, pendidikan, rumah ibadah, serta percepatan pembangunan permukiman melalui skema padat karya tunai.
Kementerian PU menyatakan akan terus mempercepat pemulihan secara terintegrasi bersama kementerian/lembaga dan pemerintah daerah guna memastikan rehabilitasi berjalan cepat, adaptif, dan berkelanjutan.
