MITRAPOL.com, Bekasi – Pemerintah Kabupaten Bekasi memastikan program pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur tetap berjalan pada 2026 meskipun terjadi penyesuaian anggaran daerah akibat kondisi fiskal.
Kebijakan tersebut dilaksanakan melalui Dinas Sumber Daya Air Bina Marga dan Bina Konstruksi Kabupaten Bekasi (DSDABMBK) dengan melakukan rasionalisasi dan penajaman prioritas kegiatan.
Kepala DSDABMBK Kabupaten Bekasi, Henri Lincoln, menjelaskan bahwa pada 2026 terjadi penyesuaian fiskal yang berdampak pada belanja infrastruktur, termasuk pengurangan transfer dari pemerintah pusat.
“Untuk sektor jalan, anggaran tahun ini mengalami penyesuaian signifikan dibanding tahun sebelumnya. Karena itu, kami melakukan rasionalisasi dan penajaman prioritas agar kegiatan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran,” ujarnya, Rabu (25/2/2026).
Henri menyampaikan, pelaksanaan fisik proyek disesuaikan dengan ketersediaan kas daerah. Pada triwulan pertama, kegiatan difokuskan pada tahapan administrasi dan persiapan teknis. Pekerjaan fisik dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai triwulan kedua hingga triwulan keempat.
Dalam menyikapi kondisi tersebut, DSDABMBK melakukan evaluasi ulang terhadap titik pekerjaan berdasarkan survei lapangan terbaru, terutama pada ruas jalan yang terdampak genangan dan banjir.
“Kami tidak mengubah substansi perencanaan, tetapi menyesuaikan lokasi berdasarkan kondisi riil di lapangan agar manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat,” jelasnya.
Selain itu, percepatan proses pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui mekanisme e-purchasing agar pekerjaan dapat segera dilaksanakan ketika anggaran tersedia.
Adapun program infrastruktur tahun 2026 meliputi pembangunan jalan di delapan titik, pembangunan drainase di 21 titik, pelebaran jalan menuju standar di 11 titik, pemeliharaan berkala di tujuh titik, serta rekonstruksi jalan di 1.660 titik.
Henri menegaskan bahwa ketersediaan anggaran berpengaruh langsung terhadap capaian pembangunan infrastruktur. Karena itu, pihaknya memprioritaskan ruas-ruas yang membutuhkan penanganan segera.
DSDABMBK juga terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat guna mengupayakan dukungan pendanaan tambahan untuk mempercepat peningkatan kualitas infrastruktur daerah.
“Kami tetap bekerja secara profesional, bertahap, dan terukur. Kami juga memohon dukungan serta kesabaran masyarakat dalam proses ini,” pungkasnya.
