Catatan Hendry Ch Bangun
Forum Wartawan Kebangsaan
MITRAPOL.com, Jakarta – Bulan Ramadan kerap menjadi momentum refleksi bagi banyak kalangan, termasuk insan pers. Bagi wartawan, menjalankan ibadah puasa tidak hanya berkaitan dengan menahan lapar dan dahaga, tetapi juga mengelola emosi serta menjaga profesionalisme di tengah dinamika kerja jurnalistik yang menuntut sikap kritis.
Dalam praktiknya, wartawan dituntut untuk selalu melakukan verifikasi, cek dan ricek, serta tidak menerima begitu saja setiap pernyataan narasumber. Sikap kritis tersebut merupakan prinsip dasar jurnalistik yang bertujuan memastikan informasi yang disampaikan kepada publik akurat dan berimbang.
Namun, pendekatan kritis kerap memunculkan ketegangan di lapangan. Narasumber dapat merasa tersudut atau tidak dipercaya ketika dihadapkan pada pertanyaan mendalam. Di sisi lain, wartawan juga menghadapi tekanan dari ruang redaksi untuk menghasilkan berita yang tajam, aktual, dan memiliki nilai tambah.
Ramadan seharusnya menjadi waktu memperbanyak kesabaran dan menahan emosi. Meski demikian, tuntutan kerja jurnalistik tidak berhenti. Wartawan tetap harus menggali informasi secara kritis, termasuk saat meliput isu sensitif atau peristiwa hukum.
Dalam peliputan di pengadilan, misalnya, wartawan kerap menghadapi pembatasan akses ketika berupaya memperoleh keterangan dari terdakwa atau pihak terkait. Situasi seperti ini dapat memicu ketegangan, baik antara jurnalis dan aparat, maupun antara wartawan dan narasumber.
Kondisi tersebut menjadi ujian tersendiri bagi insan pers dalam menjaga etika, profesionalisme, sekaligus menahan emosi selama menjalankan ibadah puasa.
Di luar dinamika peliputan, media massa saat ini juga menghadapi tantangan besar dari sisi ekonomi. Perubahan pola konsumsi informasi, pergeseran belanja iklan ke platform digital dan media sosial, serta menurunnya audiens media konvensional berdampak signifikan terhadap keberlangsungan industri pers.
Pemimpin redaksi di berbagai media dihadapkan pada dilema antara menjaga idealisme jurnalistik dan memastikan keberlanjutan bisnis media. Di satu sisi, media dituntut menghadirkan berita yang kritis, mendalam, dan berpihak pada kepentingan publik. Di sisi lain, sumber pendapatan yang terbatas membuat pengelolaan redaksi semakin kompleks.
Penggunaan teknologi, termasuk kecerdasan buatan (AI), memang dapat membantu efisiensi produksi konten. Namun, publik tetap menuntut kualitas, kedalaman analisis, serta perspektif yang beragam—sesuatu yang tidak bisa sepenuhnya digantikan oleh otomatisasi.
Dalam konteks demokrasi, pers memiliki fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan negara. Tanpa media yang independen dan kritis, pengawasan terhadap kebijakan publik berpotensi melemah.
Sebagian kalangan menilai diperlukan dukungan ekosistem yang lebih kuat, baik melalui partisipasi publik, model pembiayaan alternatif seperti crowdfunding, maupun kebijakan yang mendukung keberlanjutan industri pers tanpa mengganggu independensinya.
Dukungan tersebut diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara idealisme dan keberlanjutan ekonomi media, sehingga pers tetap dapat menjalankan fungsinya secara profesional.
Ramadan menjadi momen introspeksi bagi wartawan untuk memperkuat integritas, kesabaran, dan komitmen terhadap kode etik jurnalistik. Tantangan yang dihadapi, baik di lapangan maupun dalam pengelolaan media, menjadi bagian dari dinamika profesi yang tidak terpisahkan dari peran pers dalam demokrasi.
Puasa bukan sekadar ibadah personal, tetapi juga ruang pembelajaran untuk menjaga sikap, menata niat, dan memperkuat dedikasi dalam menyajikan informasi yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab kepada publik.
Ciputat, 28 Februari 2026
