MITRAPOL.com, Tegal – Kementerian Pekerjaan Umum mempercepat penanganan dampak bencana tanah bergerak di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, melalui pembangunan hunian sementara (huntara) yang layak dan aman bagi masyarakat terdampak.
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menegaskan komitmen pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan huntara paling lambat H-5 Lebaran 2026, sehingga warga dapat segera menempati hunian yang lebih aman sebelum masa mudik dan libur Idulfitri.
“Kementerian PU berkomitmen mempercepat penyelesaian huntara agar masyarakat terdampak dapat tinggal di tempat yang lebih aman dan nyaman sebelum Lebaran 2026,” ujar Dody. Sabtu (28/2).
Daya Tampung 456 Kepala Keluarga
Huntara yang disiapkan memiliki kapasitas sekitar 456 kepala keluarga, terdiri atas 38 blok dengan masing-masing 12 unit per blok. Setiap unit dirancang memenuhi standar hunian layak dengan dukungan utilitas dasar dan fasilitas sosial penunjang kehidupan warga.
Fasilitas yang disediakan meliputi sambungan listrik dari Perusahaan Listrik Negara (PLN), akses air bersih, masjid sebagai sarana ibadah dan kegiatan sosial, balai warga, pos kesehatan, hingga lapangan mini soccer untuk ruang interaksi masyarakat.
Perhatikan Aspek Geologi dan Mitigasi Risiko
Kementerian PU juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah guna memastikan lokasi pembangunan berada di kawasan yang aman secara geologi.
Mengingat wilayah terdampak merupakan kawasan tanah bergerak, pemerintah daerah bersama instansi teknis masih melakukan pencarian lahan alternatif yang lebih stabil untuk pembangunan tambahan huntara maupun relokasi permanen ke depan.
Kementerian PU menegaskan bahwa penanganan pascabencana tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga mengedepankan aspek keselamatan jangka panjang masyarakat. Setiap lokasi hunian akan melalui kajian teknis kebencanaan guna meminimalkan risiko di masa mendatang.
Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan instansi teknis, penyediaan hunian sementara ini diharapkan menjadi solusi cepat sekaligus langkah awal menuju penataan kawasan yang lebih aman dan berkelanjutan bagi warga terdampak.
