MITRAPOL.com, Ketapang – Keberadaan industri pengolahan bauksit menjadi alumina milik PT Well Harvest Winning Alumina Refinery (WHW) di pesisir Kendawangan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menuai keluhan dari sejumlah masyarakat pesisir, khususnya para nelayan.
Cerobong industri yang berdiri megah di kawasan tersebut kerap disebut sebagai simbol industrialisasi di wilayah Kalimantan Barat. Namun di balik besarnya investasi yang masuk, sebagian masyarakat sekitar mengaku belum merasakan dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian mereka.
Pabrik smelter alumina tersebut mulai dibangun pada 17 Juli 2013 melalui peletakan batu pertama proyek industri pengolahan bauksit di Kecamatan Kendawangan. Setelah beberapa tahun pembangunan, fasilitas industri itu mulai melakukan uji coba produksi pada awal 2016 dan kini menjadi salah satu pengolahan alumina terbesar di kawasan tersebut.
Berdasarkan informasi dari Kantor Imigrasi Ketapang dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Ketapang, hingga akhir 2025 tercatat sekitar 240 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok bekerja di perusahaan tersebut.
Sebagian di antaranya disebut menempati posisi penting dalam struktur operasional perusahaan. Selain itu, kepemilikan saham mayoritas perusahaan juga berada di tangan korporasi asal Tiongkok, yang menunjukkan kuatnya keterlibatan investor asing dalam industri pengolahan bauksit di wilayah tersebut.
Kondisi ini memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat lokal. Beberapa warga merasa keberadaan industri besar di wilayah mereka belum sepenuhnya memberikan peluang kerja yang seimbang bagi tenaga kerja lokal.
“Orang lokal ini seperti hanya jadi kuli di negeri sendiri. Sementara TKA jadi bos, jadi Raja di negeri kita,” ujar Rabuan, warga Dusun Sungai Tengar. Selasa (10/3).
Keluhan lain datang dari para nelayan yang tinggal di kawasan Ring 1 perusahaan, khususnya di Dusun Sungai Tengar, Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan.
Sebagian besar warga di wilayah tersebut menggantungkan hidup dari aktivitas melaut. Namun dalam beberapa tahun terakhir, mereka mengaku harus melaut lebih jauh untuk mendapatkan hasil tangkapan.
“Sekarang kalau melaut harus pergi lebih jauh. Kadang sudah jauh-jauh ke laut, pulang tidak dapat apa-apa,” kata Ahmad, salah satu nelayan setempat.
Hal serupa disampaikan oleh nelayan lain bernama Tosimin. Ia mengaku hasil tangkapan ikan semakin sulit diperoleh dibandingkan sebelum industri berdiri di kawasan tersebut.
“Sering kali kami tidak dapat tangkapan. Sejak WHW ada di sini, hasil laut makin susah,” ujarnya.
Kondisi tersebut membuat sebagian nelayan mengalami tekanan ekonomi. Untuk tetap melaut, beberapa di antaranya terpaksa meminjam uang guna menutup biaya operasional.
“Sekarang rata-rata nelayan punya hutang. Ada yang pinjam ke Bank Mekar, ada juga yang ke bank harian untuk biaya operasional melaut,” kata Tosimin.
Selain persoalan ekonomi, masyarakat juga menyoroti pelaksanaan program Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan yang dinilai belum dirasakan secara merata oleh warga sekitar.
Matroni, warga setempat, menyebut bantuan dari perusahaan selama ini dinilai masih sangat terbatas.
“CSR itu lebih banyak hanya di atas kertas. Kenyataannya masyarakat tidak pernah menerima apa-apa sejak WHW ada di sini,” ujarnya.
Menurutnya, bantuan yang diberikan perusahaan hanya menyasar kelompok tertentu dan belum menyentuh mayoritas nelayan di wilayah tersebut.
“Kalaupun ada, hanya diberikan ke sebagian kecil kelompok atau orang tertentu. Bukan untuk seluruh nelayan yang terdampak,” katanya.
Ia juga menyebut bantuan yang diterima masyarakat umumnya hanya berupa paket sembako menjelang Lebaran.
“Itu pun hanya paket sembako. Jauh sekali dari harapan masyarakat yang hidup berdampingan langsung dengan kawasan industri besar,” ucapnya.
Selain persoalan ekonomi dan sosial, masyarakat juga menyoroti kondisi infrastruktur di wilayah tersebut.
Akses jalan menuju Kecamatan Kendawangan dari Kota Ketapang masih ditemukan dalam kondisi rusak di sejumlah titik. Padahal jalur tersebut merupakan akses penting menuju kawasan industri besar, termasuk area operasional PT WHW.
Warga berharap pemerintah daerah bersama pihak perusahaan dapat memberikan perhatian lebih terhadap kondisi tersebut demi mendukung aktivitas ekonomi masyarakat serta mobilitas di kawasan industri.
Sementara sampai berita ini ditayangakan, redaksi masih menunggu konfirmasi sebagai hak jawab dari pihak perusahaan.
