MITRAPOL.com, Jakarta – Organisasi masyarakat Bang Japar menegaskan tidak pernah meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada perusahaan, pelaku usaha, maupun masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Fahira Idris, Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia daerah pemilihan DKI Jakarta, yang juga merupakan pendiri sekaligus Ketua Umum Bang Japar.
Hal ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait beredarnya proposal yang mengatasnamakan organisasi dengan nama dan logo yang mirip Bang Japar di sejumlah wilayah Jakarta.
Organisasi tersebut diketahui menggunakan nama “Bang Japar Indonesia (BJI)”.
“Bang Japar sejak berdiri pada 25 Februari 2017 tidak pernah dan tidak akan pernah meminta THR kepada siapa pun. Itu bukan karakter organisasi kami,” ujar Fahira dalam keterangannya, Rabu (11/3/2026).
Fahira juga menegaskan bahwa Bang Japar Indonesia bukan organisasi yang ia dirikan maupun berada di bawah kepemimpinannya.
Menurutnya, kesamaan nama organisasi sering menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat, karena Bang Japar telah dikenal luas sebagai organisasi yang ia dirikan dan pimpin sejak 2017.
“Nama organisasi kami berbeda dan logonya juga berbeda. Karena itu masyarakat perlu berhati-hati apabila ada pihak yang menggunakan nama tersebut, apalagi jika menyebarkan proposal atau permintaan tertentu,” kata Fahira.
Fahira menuturkan, sejak awal berdiri Bang Japar memiliki komitmen yang jelas dalam menjalankan berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
Organisasi tersebut, kata dia, tidak pernah membenarkan anggotanya terlibat dalam aktivitas seperti menjaga ruko, parkir, ataupun menjaga lahan, termasuk memasang atribut organisasi di fasilitas umum, apalagi meminta THR.
Menurut Fahira, Bang Japar lebih fokus pada kegiatan sosial dan kemanusiaan, seperti advokasi kesehatan, bantuan hukum, layanan ambulans gratis, pemberdayaan UMKM, santunan anak yatim, donor darah, serta berbagai kegiatan sosial lainnya yang bermanfaat bagi masyarakat.
Ia pun mengimbau masyarakat untuk segera melaporkan apabila menemukan pihak yang mengatasnamakan Bang Japar untuk kepentingan tertentu, terutama jika berkaitan dengan permintaan uang atau proposal bantuan.
