MITRAPOL.com, Jakarta – Sejumlah akademisi, aktivis, dan jurnalis mengkritisi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam diskusi publik bertajuk “Menggugat MBG yang Mulia” yang digelar di Graha Kosgoro, Jakarta, Senin (16/3/2026).
Forum tersebut menghadirkan pembicara dari berbagai latar belakang, yakni Raja Pane dari Forum Wartawan Kebangsaan, Haris Maraden peneliti senior dari Institut Development Economy and Law Studies, serta Ian Mulyana dari LBH Kawal.
Diskusi menyoroti berbagai persoalan dalam implementasi program MBG yang merupakan salah satu agenda prioritas pemerintahan Prabowo Subianto.
Implementasi Dinilai Belum Optimal
Haris Maraden menilai program MBG pada dasarnya memiliki tujuan mulia, yakni meningkatkan kualitas gizi anak usia sekolah. Namun, ia menilai implementasinya di lapangan belum berjalan optimal.
Menurutnya, sejumlah persoalan muncul mulai dari ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan, jadwal menu yang tidak terstruktur, hingga gangguan rantai pasok.
“Program ini seharusnya juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi lokal, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala teknis,” ujarnya.
Soroti Potensi Dampak Hukum
Sementara itu, Ian Mulyana menegaskan bahwa program MBG tetap terbuka untuk dikritisi, termasuk melalui jalur hukum apabila ditemukan persoalan serius.
Ia memaparkan beberapa langkah yang dapat ditempuh masyarakat, antara lain pengajuan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait alokasi anggaran, hingga gugatan ke Mahkamah Agung terhadap regulasi turunan program.
Selain itu, ia juga membuka kemungkinan gugatan warga negara (citizen lawsuit) apabila terjadi dampak langsung terhadap masyarakat, seperti dugaan kasus keracunan.
Jurnalis Ungkap Sejumlah Catatan Kritis
Raja Pane turut menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap pelaksanaan program MBG. Ia menyebut terdapat berbagai persoalan mendasar yang perlu mendapat perhatian serius.
Beberapa di antaranya meliputi aspek perencanaan yang dinilai terburu-buru, keterbatasan akses informasi, lemahnya koordinasi antara pusat dan daerah, hingga kurangnya transparansi dalam pengelolaan anggaran.
Menurutnya, transparansi menjadi kunci utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap program berskala nasional tersebut.
Dihadiri Mahasiswa dan Aktivis
Diskusi publik ini dihadiri oleh mahasiswa, aktivis masyarakat sipil, serta jurnalis yang secara aktif memberikan pandangan kritis terhadap program MBG.
Forum ini diharapkan menjadi ruang dialog konstruktif antara berbagai pihak untuk mendorong perbaikan kebijakan, sehingga tujuan program dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dapat tercapai secara optimal.
