MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mendorong penguatan ekonomi desa melalui peningkatan produktivitas pertanian dan hilirisasi komoditas unggulan.
Langkah ini dinilai penting untuk meningkatkan nilai tambah hasil produksi dan memperluas manfaat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Rahmat Mirzani saat membuka Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung, Kajian Fiskal Regional (KFR), serta Kinerja Sektor Jasa Keuangan Provinsi Lampung Semester II 2026 di Hotel Novotel, Bandar Lampung, Selasa (13/10/2026).
Menurut Gubernur, sektor pertanian yang berkontribusi sekitar 28–30 persen terhadap perekonomian Lampung perlu didukung kebijakan yang memperkuat posisi petani dan pelaku usaha di perdesaan.
Ia menekankan pentingnya pembangunan ekonomi dari desa melalui penguatan koperasi dan ekosistem usaha lokal, sehingga hasil produksi pertanian tidak hanya dijual sebagai bahan mentah, tetapi juga diolah untuk menghasilkan nilai tambah.
“Bawah itu dikuatkan dulu. Koperasi adalah anchor, hub-hub ekonomi yang ada di desa-desa, di desa-desa, itu yang akan menjadi motor penggerak ekonomi, terus dia naik ke atas sampai ke industri,” ujar Rahmat.
Gubernur juga menyoroti potensi hilirisasi komoditas unggulan Lampung, seperti kelapa Sawit, Karet, Kopi, Tebu, dan Kakao, ia menyebut sekitar 55 persen potensi komoditas daerah tersebut masih belum terhilirisasi.
Untuk mengatasi kondisi itu, pemerintah kabupaten dan kota didorong menyiapkan fasilitas pengeringan hasil pertanian (dryer), sentra peternakan, kawasan industri beras rakyat, serta penguatan kompetensi sumber daya manusia melalui pendidikan vokasi.
Dalam kesempatan tersebut, Rahmat turut menyoroti kebijakan harga gabah dan penghentian impor sejumlah komoditas pertanian yang menurutnya berdampak pada pendapatan petani.
Ia menyebut keuntungan petani kini mencapai 48 persen, sementara pendapatan petani berada pada kisaran Rp3 juta hingga Rp5 juta per bulan.
Namun, angka tersebut perlu dibaca sesuai indikator, periode, dan sumber data yang digunakan agar dapat menggambarkan kondisi petani secara akurat.
Dari sisi makroekonomi, Pemerintah Provinsi Lampung mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,29 persen pada triwulan II 2026, menempatkan Lampung di posisi kedua di Sumatera menurut paparan Gubernur.
Capaian ini menjadi salah satu dasar pemerintah daerah untuk melanjutkan penguatan produktivitas dan pengembangan industri berbasis komoditas lokal.
Rahmat meminta seluruh bupati dan wali kota menyelaraskan kebijakan pembangunan agar penguatan ekonomi desa berjalan terarah dan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut diselenggarakan melalui sinergi Pemerintah Provinsi Lampung, Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Acara dihadiri unsur pemerintah daerah, Forkopimda, lembaga keuangan, pelaku usaha, akademisi, dan media massa.
Melalui peningkatan produktivitas, hilirisasi, dan penguatan sumber daya manusia, Pemprov Lampung mendorong desa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang mampu meningkatkan nilai tambah komoditas lokal dan kesejahteraan masyarakat.
