Oleh: Emanuel Bali
Ketua Umum Persatuan Wartawan Nias Selatan
MITRAPOL.com, Nias Selatan – Keterbukaan informasi merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
Dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, akses terhadap informasi menjadi penting, terutama ketika masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai tindak lanjut laporan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran publik.
Persoalan ini mengemuka menyusul penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Kantor Inspektorat Kabupaten Nias Selatan yang mewajibkan tamu, termasuk wartawan, menyimpan telepon seluler di loker sebelum bertemu dengan pejabat di lingkungan instansi tersebut.
Kebijakan itu menimbulkan pertanyaan mengenai keseimbangan antara kebutuhan pengamanan internal kantor dan perlindungan terhadap pelaksanaan tugas jurnalistik.
Sebab, telepon seluler saat ini tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga menjadi sarana kerja wartawan untuk mencatat informasi, mengambil foto, merekam wawancara sesuai ketentuan, serta mengirimkan berita kepada redaksi.
Kebijakan Internal Perlu Memperhatikan Kemerdekaan Pers
Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan kegiatan jurnalistik, dalam Pasal 1 angka 1 dijelaskan bahwa pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik, mulai dari mencari dan memperoleh informasi hingga mengolah serta menyampaikannya kepada publik.
Selanjutnya, dalam Pasal 4 ayat (1) diyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara. Pasal 4 ayat (3) juga menegaskan hak pers nasional untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan serta informasi.
Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa akses terhadap informasi merupakan bagian penting dari kerja jurnalistik, namun, pelaksanaannya tetap harus memperhatikan aturan yang sah, keselamatan, keamanan, privasi, dan kepentingan yang dilindungi oleh hukum.
Karena itu, persoalan utama bukan semata-mata apakah sebuah instansi boleh mengatur penggunaan telepon seluler di lingkungan kantornya, melainkan apakah kebijakan tersebut dirumuskan secara proporsional, memiliki tujuan yang jelas, dan menyediakan mekanisme yang tidak menghambat tugas jurnalistik secara tidak perlu.
Apabila penyimpanan telepon seluler diberlakukan secara menyeluruh tanpa pengecualian atau alternatif bagi wartawan yang hendak melakukan konfirmasi, kebijakan tersebut patut dievaluasi. Terlebih jika akibatnya, proses pencarian informasi dan klarifikasi kepada pejabat publik menjadi terhambat.
Inspektorat dan Tuntutan Akuntabilitas Publik
Inspektorat daerah memiliki fungsi penting dalam pengawasan internal penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dan tindak lanjut pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya.
Di Nias Selatan, persoalan pengelolaan Dana Desa dan tindak lanjut laporan masyarakat menjadi isu yang perlu mendapat perhatian.
Penanganan setiap laporan harus dilakukan secara profesional, objektif, dan sesuai prosedur, dengan tetap membedakan antara laporan dugaan pelanggaran dan pelanggaran yang telah terbukti.
Penulis menilai bahwa keterbukaan mengenai mekanisme pengaduan, status tindak lanjut laporan, dan prosedur pengawasan sangat diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Inspektorat.
Apabila terdapat laporan yang belum ditindaklanjuti, masyarakat berhak meminta penjelasan mengenai proses penanganannya melalui mekanisme yang tersedia.
Namun, penilaian bahwa suatu laporan sengaja diabaikan atau bahwa suatu instansi tidak serius menjalankan tugasnya harus didasarkan pada data, dokumen, dan keterangan yang dapat diverifikasi.
Demikian pula, dugaan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa perlu ditangani berdasarkan bukti dan hasil pemeriksaan, bukan semata-mata asumsi atau persepsi publik.
Konfirmasi Jurnalistik Tidak Seharusnya Dipersulit
Dalam pengalaman yang menjadi dasar tulisan ini, wartawan yang hendak meminta penjelasan kepada pejabat Inspektorat Kabupaten Nias Selatan diminta menyimpan telepon seluler di loker yang disediakan.
Wartawan tersebut kemudian memilih membatalkan rencana konfirmasi karena menilai ketentuan itu dapat membatasi penggunaan perangkat kerja jurnalistik.
Peristiwa tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi pihak Inspektorat. Konfirmasi kepada pejabat merupakan bagian penting dari proses pemberitaan yang berimbang, khususnya ketika menyangkut persoalan pengawasan dan dugaan penyimpangan penggunaan anggaran publik.
Meski demikian, kewajiban menyimpan telepon seluler tidak dengan sendirinya membuktikan adanya niat untuk menutupi informasi, tujuan, dasar kebijakan, ruang lingkup penerapan, dan kemungkinan pengecualian perlu diklarifikasi kepada pihak yang menetapkan SOP tersebut.
Inspektorat dapat menjelaskan apakah kebijakan itu dimaksudkan untuk menjaga keamanan informasi, melindungi dokumen tertentu, atau memenuhi kebutuhan pengamanan lainnya, penjelasan tersebut penting agar publik dapat menilai kebijakan secara objektif.
Pada saat yang sama, instansi dapat menyediakan mekanisme alternatif, misalnya mengatur penggunaan perangkat di ruang tertentu, memberikan akses kepada wartawan untuk melakukan wawancara di area yang diperbolehkan, atau menyediakan petugas penghubung untuk memfasilitasi permintaan konfirmasi.
Pendekatan semacam itu memungkinkan kebutuhan keamanan kantor tetap diperhatikan tanpa mengabaikan kepentingan publik untuk memperoleh informasi.
Keterbukaan Informasi Harus Dijalankan secara Proporsional
Selain Undang-Undang Pers, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi landasan penting dalam mendorong transparansi badan publik.
Meskipun demikian, hak atas informasi tidak berarti seluruh informasi dan seluruh area kerja instansi harus terbuka tanpa batas.
Terdapat ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan dan prosedur pelayanan informasi yang harus dihormati.
Oleh sebab itu, kebijakan internal perlu diselaraskan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penilaian apakah suatu SOP bertentangan dengan hukum harus memperhatikan isi lengkap aturan, tujuan penerapannya, kewenangan pembentuknya, dan dampak konkretnya terhadap hak masyarakat serta pelaksanaan tugas jurnalistik.
Dalam konteks ini, Pemerintah Kabupaten Nias Selatan perlu meminta penjelasan dari Inspektorat mengenai dasar hukum dan tujuan kebijakan penyimpanan telepon seluler tersebut.
Evaluasi juga diperlukan untuk memastikan bahwa prosedur keamanan tidak menjadi hambatan yang tidak proporsional bagi wartawan dalam melakukan konfirmasi.
Mendorong Evaluasi dan Dialog
Keterbukaan bukan hanya ditunjukkan melalui ketersediaan dokumen, tetapi juga melalui kesediaan badan publik menjelaskan kebijakan, menerima pertanyaan, dan memberikan jawaban sesuai kewenangannya.
Karena itu, Bupati Nias Selatan dan pihak terkait diharapkan mendorong evaluasi terhadap SOP di lingkungan Inspektorat.
Jika ditemukan ketentuan yang tidak proporsional atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, perbaikan perlu dilakukan melalui mekanisme yang sah.
Penyelesaian persoalan ini sebaiknya ditempuh melalui klarifikasi, dialog, dan evaluasi berbasis hukum.
Tujuannya bukan mempertentangkan wartawan dengan instansi pemerintah, melainkan memastikan bahwa keamanan kantor, tata kelola pemerintahan, dan kemerdekaan pers dapat berjalan beriringan.
Pada akhirnya, pengawasan yang efektif membutuhkan kepercayaan publik, kepercayaan itu tumbuh ketika laporan masyarakat ditangani secara profesional, kebijakan dapat dijelaskan secara terbuka, dan wartawan memperoleh kesempatan yang wajar untuk meminta konfirmasi.
