MITRAPOL.com, Malang – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memperkuat tata kelola dan keamanan 281 bendungan di Indonesia melalui peningkatan kompetensi sumber daya manusia, pengawasan, serta pemeliharaan infrastruktur secara berkelanjutan.
Hingga 2026, sebanyak 945 sertifikat kompetensi bidang bendungan telah diterbitkan untuk mendukung pengelolaan infrastruktur strategis tersebut.
Penguatan kapasitas tenaga ahli menjadi perhatian di tengah tantangan perubahan iklim yang berpotensi meningkatkan risiko banjir maupun kekeringan, sekaligus memengaruhi ketersediaan air untuk kebutuhan masyarakat, pertanian, dan energi.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa keamanan bendungan harus menjadi prioritas karena infrastruktur tersebut memiliki peran penting dalam mendukung ketahanan air, pangan, dan energi nasional.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan bendungan tidak hanya ditentukan oleh pembangunan fisik, tetapi juga kualitas tata kelola, pengawasan, pemeliharaan, dan kompetensi tenaga ahli yang terlibat.
“Bendungan merupakan infrastruktur strategis yang manfaatnya sangat besar bagi masyarakat. Karena itu, kita harus memastikan setiap bendungan dikelola dengan baik dan memenuhi aspek keamanan,” ujar Dody.
Hal tersebut disampaikan saat membuka Rapat Anggota Tahunan (RAT)/Rapat Anggota Besar (RAB) INACOLD (Indonesia National Committee on Large Dams) dan Seminar Nasional Bendungan Besar 2026 di Universitas Brawijaya, Malang, Jawa Timur, Jumat (6/11/2026).
Mengangkat tema,“Strategi Penguatan Tata Kelola Bendungan Besar untuk Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim”, forum tersebut membahas tantangan pengelolaan bendungan dalam menghadapi perubahan pola cuaca.
Dody menjelaskan, hujan ekstrem dapat meningkatkan aliran masuk (*inflow*) waduk dan risiko banjir. Sebaliknya, kekeringan serta penurunan curah hujan berpotensi mengurangi ketersediaan air.
Karena itu, pengoperasian bendungan perlu didukung sistem pemantauan berkala, pengelolaan alokasi air secara terpadu, serta langkah antisipasi yang adaptif terhadap perubahan kondisi iklim.
Sementara itu, Ketua INACOLD KNI-BB Adenan Rasyid menyampaikan bahwa peningkatan kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu fondasi penting dalam menjaga keamanan dan keberlanjutan bendungan.
Ia menjelaskan, sejak berdiri pada 3 April 1972, INACOLD menjadi wadah kolaborasi akademisi, pakar, peneliti, praktisi, dan pemangku kepentingan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta tata kelola bendungan di Indonesia.
Hingga 2026, sebanyak 945 sertifikat kompetensi bidang bendungan telah diterbitkan. Jumlah tersebut terdiri atas 179 sertifikat Ahli Bendungan Utama, 292 Ahli Bendungan Madya, 422 Ahli Bendungan Muda, 12 Pelaksana Bendungan Level 6, dan 40 Pelaksana Bendungan Level 5.
Pada 2026, INACOLD juga memperluas skema sertifikasi dari tiga menjadi lima skema dengan menambahkan sertifikasi Pelaksana Bendungan Level 5 dan Level 6.
“Pengelolaan bendungan membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan profesionalisme sesuai bidang keahliannya. Karena itu, peningkatan kapasitas tenaga ahli, pengembangan standar kompetensi, serta kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan praktisi perlu terus diperkuat,” kata Adenan.
Selain membahas tata kelola dan sertifikasi tenaga ahli, Seminar Nasional Bendungan Besar 2026 menjadi forum pertukaran pengetahuan dan inovasi di bidang pengelolaan bendungan.
Kegiatan tersebut diikuti 1.083 peserta, terdiri atas 793 peserta secara luring dan 290 peserta secara daring.
Panitia juga menerima 203 makalah ilmiah, dengan 72 makalah dipresentasikan dalam sesi paralel. Selain itu, sebanyak 115 poster ilmiah diterima melalui kegiatan *Young Engineers’ Dam Innovation Challenge*.
Melalui penguatan kompetensi, kolaborasi, dan pengembangan inovasi, Kementerian PU bersama INACOLD mendorong pengelolaan bendungan nasional yang lebih aman, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mampu menjaga keberlanjutan ketersediaan air bagi masyarakat.
