MITRAPOL.com, Kota Serang – Konsorsium Lingkungan Hidup Provinsi Banten (KLH Banten) menyoroti aktivitas galian C yang diduga tidak mengantongi izin di Lingkungan Keronjen, Kecamatan Kasemen, Kota Serang. Aparat penegak hukum (APH) dan Pemerintah Kota Serang diminta segera memeriksa legalitas kegiatan tersebut serta mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.
Direktur KLH Banten, Ferry Anis Fuad, S.H., M.H., mengatakan pihaknya menerima informasi dari anggota mengenai dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di kawasan tersebut. Ferry juga menyebut adanya dugaan keterlibatan seorang oknum anggota TNI aktif berpangkat kolonel berinisial KRN dalam pengelolaan kegiatan itu.
Menurut Ferry, informasi tersebut perlu ditindaklanjuti oleh pihak berwenang agar status perizinan, pihak yang bertanggung jawab, serta dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu dapat diperiksa secara objektif.
“Jika benar pengelola galian tersebut merupakan anggota TNI aktif, hal itu perlu ditelusuri karena Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI melarang prajurit terlibat dalam kegiatan bisnis,” ujar Ferry kepada wartawan, Jumat (13/11/2026).
Ia menegaskan, dugaan keterlibatan anggota TNI aktif dalam kegiatan usaha pertambangan harus ditangani sesuai mekanisme hukum yang berlaku. Namun, dugaan tersebut tetap memerlukan pembuktian dan klarifikasi dari pihak terkait.
Ferry juga menyoroti potensi dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan. Menurutnya, kegiatan penggalian tanah atau material tambang dapat menimbulkan persoalan lingkungan apabila dilakukan tanpa pengelolaan yang sesuai, termasuk tidak memperhatikan tata air, keselamatan lingkungan, dan kewajiban pemulihan lahan.
Ia merujuk Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam ketentuan tersebut, Pasal 98 mengatur ancaman pidana terhadap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja hingga mengakibatkan dilampauinya baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Sementara Pasal 99 mengatur perbuatan karena kelalaian yang menimbulkan akibat serupa.
“Dampaknya harus dilihat secara menyeluruh. Jangan sampai aktivitas penggalian menimbulkan kerusakan lingkungan, mengganggu aliran air, merusak jalan permukiman, menyebabkan debu, hingga meningkatkan risiko banjir dan longsor,” kata Ferry.
Selain aspek lingkungan, Ferry mengingatkan bahwa kegiatan penambangan tanpa izin juga dapat menimbulkan konsekuensi hukum di bidang pertambangan. Karena itu, ia meminta pemerintah dan aparat terkait memeriksa dokumen perizinan serta memastikan apakah kegiatan di Keronjen telah memenuhi ketentuan yang berlaku.
Ferry berharap APH dan Pemerintah Kota Serang segera melakukan pemeriksaan lapangan dan mengambil langkah tegas apabila dugaan pelanggaran tersebut terbukti.
Menurutnya, penegakan hukum harus dilakukan secara transparan dan tidak tebang pilih, tanpa melihat latar belakang maupun jabatan pihak yang diduga terlibat.
Ia juga menilai aktivitas pertambangan ilegal berpotensi merugikan negara dan masyarakat. Selain persoalan penerimaan negara, kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat terhadap pelaku usaha pertambangan yang telah memenuhi kewajiban perizinan dan perpajakan.
“Masyarakat sekitar juga berpotensi dirugikan, mulai dari kerusakan jalan dan jembatan akibat kendaraan bermuatan berlebih, gangguan sumber air bersih, hingga ancaman keselamatan. Karena itu, kami berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti,” pungkasnya.
KLH Banten mendorong agar pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, termasuk memastikan status perizinan kegiatan, dampak lingkungan, serta kebenaran informasi mengenai pihak yang diduga mengelola aktivitas galian tersebut.
