Scroll untuk baca artikel
Nusantara

Tolak Relokasi Badak Jawa, Andra Soni Ingatkan Ancaman Perburuan dan Bencana

Admin
×

Tolak Relokasi Badak Jawa, Andra Soni Ingatkan Ancaman Perburuan dan Bencana

Sebarkan artikel ini
Tolak Relokasi Badak Jawa, Andra Soni Ingatkan Ancaman Perburuan dan Bencana
Gubernur Banten Andra Soni

MITRAPOL.com, Pandeglang – Gubernur Banten Andra Soni menyatakan penolakannya terhadap wacana pemindahan atau translokasi Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus) dari Taman Nasional Ujung Kulon (TNUK), Kabupaten Pandeglang, Banten, ke Taman Nasional Alas Purwo, Jawa Timur.

Menurut Andra, Ujung Kulon merupakan habitat alami Badak Jawa yang harus dijaga bersama. Ia mengingatkan agar tidak dilakukan pemindahan satwa tersebut ke lokasi lain tanpa mempertimbangkan risiko terhadap kelangsungan hidupnya.

“Badak bercula satu hanya hidup di Ujung Kulon. Tempat hidupnya hanya di Ujung Kulon, tempat berkembang biaknya hanya di Ujung Kulon, sehingga seluruh komponen masyarakat harus menjaganya,” kata Andra kepada awak media, Selasa (17/11/2026).

Ia juga meminta agar wacana pemindahan Badak Jawa tidak dijadikan percobaan yang berisiko terhadap keselamatan satwa langka tersebut.

“Jangan dicoba-coba atau jangan diuji coba pemindahan ke bukan habitatnya,” ujarnya.

Andra turut mengingatkan pengalaman pemindahan Badak Jawa bernama Mustofa yang berakhir dengan kematian. Menurutnya, peristiwa tersebut harus menjadi pelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terulang.

“Kita berharap tidak boleh ada Mustofa-Mustofa lainnya yang menjadi korban akibat dipindahkan dari habitatnya,” ungkapnya.

Selain persoalan translokasi, Andra menekankan pentingnya mencegah perburuan liar. Ia menyebut perlindungan habitat dan pengawasan terhadap ancaman perburuan harus menjadi perhatian bersama, terutama karena populasi Badak Jawa sangat terbatas.

“Selain memastikan habitat aslinya tetap terjaga, kejadian perburuan badak kita minta pastikan tidak boleh terulang lagi,” katanya.

Andra juga menyampaikan bahwa jumlah Badak Jawa di TNUK diperkirakan tersisa sekitar 80 ekor. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk ikut menjaga kelestarian satwa tersebut beserta ekosistem tempat hidupnya.

“Selain kita memastikan habitat aslinya terjaga dan tetap di habitat aslinya, kita harus ingat beberapa tahun yang lalu kejadian perburuan badak itu harus benar-benar kita pastikan tidak lagi terjadi,” tuturnya.

Wacana pemindahan sebagian populasi Badak Jawa dari TNUK ke Taman Nasional Alas Purwo sebelumnya mencuat sebagai salah satu gagasan untuk mengantisipasi ancaman bencana, khususnya potensi tsunami yang dapat dipicu gempa bumi atau aktivitas vulkanik di kawasan Gunung Anak Krakatau.

Dalam media briefing COP31 di Antalya, Turki, Kamis (12/11/2026), Hashim Djojohadikusumo menyampaikan kekhawatiran bahwa bencana besar di kawasan Ujung Kulon dapat mengancam kelangsungan populasi Badak Jawa.

“Di Ujung Kulon, ada suaka badak jawa. Ada masalah baru dengan Gunung Anak Krakatau. Kalau ada tsunami akibat gempa atau letusan gunung, badak jawa kita bisa punah,” ujar Hashim.

Ia menyebut terdapat gagasan untuk memindahkan sejumlah Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo. Menurut Hashim, rencana tersebut berpotensi memperoleh dukungan pendanaan dari lembaga donor maupun investor melalui skema pendanaan konservasi.

“Maka ada gagasan untuk memindahkan sejumlah badak jawa ke Alas Purwo. Alas Purwo itu di ujung Jawa Timur, paling ujung, berhadapan dengan Pulau Bali,” tambahnya.

Andra soroti status wilayah pertambangan di sekitar Ujung Kulon

Selain isu konservasi, Andra Soni juga menanggapi penetapan kawasan perairan di sekitar Taman Nasional Ujung Kulon sebagai bagian dari Wilayah Usaha Pertambangan (WUP).

Ia menegaskan bahwa penetapan suatu wilayah sebagai WUP tidak serta-merta berarti kawasan tersebut dapat langsung dilakukan kegiatan eksplorasi.

“Tidak semua tempat wilayah usaha pertambangan bisa dilakukan eksplorasi,” tandasnya.

Penetapan Wilayah Pertambangan Provinsi Banten tersebut tercantum dalam Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 65.K/MB.01/MEM.B/2026 yang ditandatangani Menteri ESDM Bahlil Lahadalia dan berlaku sejak 12 Februari 2026.

Berdasarkan informasi mengenai peta lampiran keputusan tersebut, terdapat arsiran kategori WUP di sejumlah wilayah perairan sekitar Ujung Kulon. Sementara itu, kawasan daratan TNUK seluas 61.357,46 hektare disebut tidak termasuk dalam peta wilayah pertambangan.

Perbedaan antara penetapan WUP dan pelaksanaan kegiatan pertambangan menjadi hal penting untuk diperjelas. Penetapan wilayah dalam peta pertambangan tidak dengan sendirinya menghapus ketentuan perlindungan lingkungan maupun persyaratan perizinan yang berlaku.

Di tengah wacana relokasi dan perhatian terhadap status wilayah pertambangan tersebut, perlindungan habitat, pencegahan perburuan, serta kepastian tata kelola kawasan menjadi aspek penting dalam menjaga kelangsungan hidup Badak Jawa di Ujung Kulon.