MITRAPOL.com, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela mendorong penguatan tata kelola kehutanan yang berintegritas dan berkelanjutan untuk menjaga kelestarian hutan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan.
Hal itu disampaikan Jihan saat memberikan arahan dalam kegiatan Penguatan Sinergi dan Komitmen Bersama dalam Mewujudkan Hutan Lampung yang Lestari dan Berkelanjutan di Kantor UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK) Taman Hutan Raya Wan Abdul Rachman, Bandar Lampung, Selasa (13/10/2026).
Jihan menegaskan, pengelolaan hutan tidak cukup hanya berfokus pada perlindungan kawasan, tetapi juga harus mampu mengembangkan potensi ekonomi masyarakat secara berkelanjutan.
Ia meminta jajaran Dinas Kehutanan Provinsi Lampung, khususnya Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) dan polisi kehutanan, memahami kondisi wilayah kerja masing-masing, termasuk daerah rawan kebakaran, konflik lahan, perambahan, kebutuhan rehabilitasi, serta potensi komoditas unggulan.
Menurutnya, pemetaan tersebut harus ditindaklanjuti melalui pendampingan masyarakat, peningkatan kualitas produk, penguatan rantai pasok, dan perluasan akses pasar.
Jihan juga menyoroti penurunan kontribusi sektor kehutanan terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) Lampung, dari sekitar 0,37 persen pada 2015 menjadi 0,303 persen pada 2024.
Ia meminta kondisi tersebut dievaluasi untuk mengidentifikasi penyebab dan merumuskan langkah perbaikan tanpa mengabaikan fungsi ekologis hutan.
Di bidang perlindungan kawasan, Jihan menekankan pentingnya pencegahan kebakaran hutan melalui pemetaan wilayah rawan, kesiapan personel, serta koordinasi lintas sektor.
Penguatan sarana dan prasarana pengamanan hutan juga dinilai penting untuk mendukung efektivitas pengawasan di lapangan.
Ia mengingatkan seluruh aparatur kehutanan agar menjaga integritas dan tidak membiarkan praktik perambahan hutan.
“Hutan menyediakan oksigen, menjaga keseimbangan lingkungan, dan menjadi penyangga kehidupan. Karena itu, tugas ini harus dijalankan dengan integritas dan komitmen yang tinggi,” ujar Jihan.
Untuk meningkatkan manfaat ekonomi kawasan, ia mendorong setiap KPH mengembangkan komoditas unggulan secara terintegrasi, mulai dari produksi, pengolahan, peningkatan kualitas, keberlanjutan pasokan, hingga kepastian pembeli.
Pengembangan KPH sebagai penggerak ekonomi kawasan direncanakan berlangsung bertahap, dimulai dengan penguatan fondasi pada 2026–2028, dilanjutkan ekspansi, hingga menuju kemandirian pada 2033.
Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Handika Jaya Putra melaporkan bahwa kegiatan tersebut diikuti sekitar 400 personel Dinas Kehutanan, mulai dari pejabat struktural, polisi kehutanan, tenaga fungsional, staf, hingga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Kegiatan tersebut juga diisi dengan peninjauan kawasan burung penyanyi dan burung berkicau, pelepasliaran burung hasil rehabilitasi oleh petugas KPH, serta peninjauan penangkaran rusa di kawasan Tahura Wan Abdul Rachman.
Pemerintah Provinsi Lampung berharap penguatan sinergi ant jajaran kehutanan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan, mencegah kerusakan lingkungan, dan mendorong pemanfaatan potensi ekonomi hutan secara bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
